JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sungguh aneh alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tidak mengetahui bahwa Emron Pangkapi yang telah menjadi komisaris PT Timah (Persero) Tbk pernah terjerat kasus korupsi.

"Satu lagi blunder Meneg BUMN dalam mengangkat Komisaris di BUMN tanpa menelisik track record yang akan ditempatkan sebagai Komisaris BUMN," Kata Ketua Umuim Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Poyuono mengatakan kejadian ini seperti ada gerakan "Operasi Salah Pengertian" yang dilakukan jajaran kabinet Jokowi untuk menjerumuskan pemerintahan yang dipimpin Jokowi agar berbuat kesalahan dan blunder.

Baru saja Jokowi menandatangani Perpres tentang uang muka pembelian mobil untuk pejabat dengan nilai cukup fantastis, Rp 210 juta per orang. Jokowi tidak diberitahukan atau diberi masukan besaran jumlahnya Oleh Menteri Keuangan, Menseskab, dan Kepala Staff Kepresidenan sebelum diteken Jokowi.

Akibatnya, Jokowi menjadi bulan bulanan disemua media sosial karena dianggap Jokowi tidak teposeliro terhadap keadaan masyarakat yang sedang banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga sembako dan BBM.

"Ini jelas operasi salah pengertian besar-besaran dan sangat rapi yang diarahkan ke Jokowi agar semakin menghancurkan kredibilitas dia sehingga mudah untuk dilengserkan," kata Arief.

Karena itu, lanjut Arief, Jokowi harus segera mencopot Menteri BUMN, Menseskab, dan Kepala Staff Kepresidenan serta Menteri Keuangan jika kredibilitas Jokowi dimata publik tidak ingin hancur berantakan dan dilengserkan. (al)