JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kalangan DPR meminta pemerintah serius menggarap swasembada pangan. Karena swasembada pangan ini diyakini mampu menahan pelemahan rupiah terhadap dolar.
Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo menegaskan sesungguhnya tidak perlu khawatir dengan pelemahan rupiah terhadap dollar AS tersebut, sepanjang pangan rakyat terjaga dengan baik. “Kalau swasembada terwujud, maka tidak masalah dengan dollar AS," katanya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (7/4/2015)
Lebih jauh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menambahkan untuk memperkuat ketahanan pangan khususnya beras, maka pemerintah harus mendukung Bulog. Karena Bulog selama ini menjadi pengendali ketersediaan kebutuhan pokok dan harga-harga agar terjangkau oleh rakyat.
Oleh karena itu, lanjut Edhie, selama Bulog tidak diperkuat dan pasar masih dikuasai tengkulak, calo, kartel dan sebagainya, maka sulit bisa mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sekaligus tak bisa mensejahterakan petani. "Kalau Bulog tidak didukung, meski produksi mencapai 100 juta ton pun per tahun, maka sulit menyejahterakan petani. Begitupun juga sulit mengendalikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya,” terangnya.
Bisa dibayangkan, kata Edhie, saat ini pemerintah masih impor sekitar 7 juta ton gandum per tahun. Namun satu hektar pun tak ada lahan gandum di sini. "Jadi, kita menjadi bangsa yang konsumtif," ucapnya.
Menurut Edhie, ada lima aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam sektor pertanian, antara lain infrastruktur pertanian, masalah benih, pupuk salah sasaran, kurangnya penyuluh pertanian dan alat pertanian yang modern.
Namun Edhie memberi apresiasi terhadap Mentan Andi Amran Sulaiman, yang berkomitmen untuk tidak impor beras dari Thailand maupun Vietnam. Bahkan jika ada yang mengizinkan impor, dia akan mundur. “Komitmen itu yang kita perlukan, karena pada April ini ada panen raya,” tambahnya.
Berdasarkan catatan, sambung Edhie, Jawa Timur saja yang semula targetnya 13 juta ton menjadi 15 juta ton, Jawa Barat 6 juta ton, Jawa Tengah juga surplus 3 juta ton dan seterusnya. Karena itu, dia berharap kebijakan itu harus memiliki standar dan strategi pangan yang tepat khususnya terkait data statistik yang benar. Seperti bawang putih 95 % adalah impor. “Jangan sampai bawang merah yang melimpah di negeri ini juga impor. Buruknya lagi importirnya bukan Bulog atau berdikari. Jadi, importirnya juga harus dibenahi,” pungkasnya. (ec)
