Hampir tiap tahun kita selalu tercengang dengan peningkatan tajam utang negara. Isu utang ini memang menjadi perhatian publik karena janji Jokowi saat Pilpres dulu yang akan menolak utang luar negeri ternyata bertolak belakang dengan realita sekarang mengelola negara. Bukannya menolak utang luar negeri, yang terjadi justru utang ugal-ugalan, bahkan utang seakan menjadi prioritas utama pembiayaan program pemerintah. Ini menjadi mengkhawatirkan karena membangun sesuatu dari utang akan berdampak besar pada perekonomian negara, terlebih bila salah urus dan mengakibatkan terancamnya kemampuan membayar oleh pemerintah. Payment Capacity adalah salah satu kunci utama keselamatan perekonomian negara.

Utang ini selalu riuh, banyak data melintas dan bertebaran di media, pemberitaan bahkan di media sosial. Yang tidak lazim, data yang bertebaran ditengah publik itu justru tidak tidak pernah berasal dari pemerintah. Semua data yang bertebaran tidak terkonfirmasi kebenarannya karena saling berbeda.

Sekarang saatnya pemerintah untuk jujur tentang utang negara yang sesungguhnya. Pemerintah tidak jarang juga melempar bola panas ke pemerintahan masa lalu dengan menyebut beban utang sekarang adalah akibat beban utang masa lalu. Menyebut masa lalu tanpa jelas menyebut pemerintahan yang mana karena sesungguhnya sudah 6 Presiden yang berlalu memimpin negara ini. Namun kesannya bahwa kata masa lalu itu terlalu mengarah kepada pemerintahan yang di pimpin oleh SBY, Presiden RI ke 6. Padahal era SBY utang jelas bermamfaat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 7%. Berbeda dengan sekarang, utang besar-besaran tapi pertumbuhan ekonomi malah merosot.

Pemerintah harus segera bertinddak untuk memberikan data dan informasi faktual dan agar publik terhindar dari hoax, maka sekarang saatnya pemerintah membuka data yang jujur ke publik tentang utang negara terutama saat pemerintah ini berkuasa.

Presiden Jokowi rasanya perlu dan sangat penting untuk jujur membuka data ke publik tentang utang negara selama beliau memimpin. Data itu terkait jumlah utang, sumber utang, bunga berapa, tenor berapa tahun dan digunakan untuk apa. Ini sangat penting, karena negara harus aktif menghilangkan hoax dari tengah publik. Maka satu-satunya jalan menjawab hoax yang beredar di publik terkait utang negara selama era pemerintahan Jokowi, sebaiknya segera umumkan datanya ke publik. Ini akan menjawab segala tudingan terhadap pemerintah sekarang termasuk tudingan saya yang menyatakan bahwa Pemeritahan Jokowi berutang secara ugal-ugalan.

Andai pemerintah tidak membuka data ini secara tarnsparan dan jujur, jangan salahkan publik jika mengambil kesimpulan bahwa memang pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi, betul ugal-ugalan dalam berutang dan tidak mampu mengelola negara secara benar karena telah menjadikan utang sebagai urat nadi perekonomian dan pembangunan.

Maka itu, kami menunggu data dari pemerintah terkait utang negara selama pak Jokowi memimpin hingga sekarang, agar hoax ditengah publik tidak dianggap menjadi kebenaran. Terlebih dalam waktu dekat, pemerintah akan menjamu kaum liberal yaitu IMF dengan dana trilliunan rupiah disela kesulitan ekonomi kita.(*)