Berita
Oleh syamsul bachtiar pada hari Minggu, 11 Mar 2018 - 13:37:07 WIB
Bagikan Berita ini :

PKB Desak DPR Segera Uji Kelayakan Calon Komisioner KPPU

34JazilulFawaid.jpg
Anggota Komisi III DPR RI FPKB Jazilul Fawaid (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR RI FPKB Jazilul Fawaid mendesak Komisi VI DPR RI untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test) terhadap 18 nama calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini agar tidak terjadi kekosongan KPPU untuk mengawasi transaksi perdagangan, investasi dan usaha yang berjalan.

"FPKB mendesak Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Teguh Juwarno (PAN) untuk segera melakukan fit and proper test secara transparan terhadap 18 nama hasil seleksi calon komisoner KPPU itu, agar tidak terjadi kekosongan pengawasan,"tegas Wasekjen DPP PKB itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/3/2018).

Menurut Jazil, sapaan akrabnya, tidak ada alasan yang kuat untuk menunda proses fit and proper test tersebut karena komisioner KPPU yang lama sudah habis masa tugasnys pada Desember 2017, dan Pansel sudah selesai menjalankan tugasnya.

"Jadi, kini giliran DPR untuk memproses uji kelayakan itu secepat dan setransparan mungkin," ujarnya.

Dikatakan, Pansel telah menyaring calon-calon yang terbaik. Sehingga tugas dan kewenangan itu kini ada di DPR.

Apalagi di tahun politik ini dikhawatirkan akan banyak investasi, transaksi usaha dan perdagangan nasional, agar berjalan secara fair, sehat dan adil serta menguntungkan masyarakat.

Presiden Jokowi pada 22 November 2017 lalu, telah mengirim 18 nama hasil seleksi Pansel kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan guna mengantisipasi terjadinya kekosongan kepemimpinan di lembaga independan yang bertugas mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Hasil sekelsi Pansel KPPU tersebut kata Jazil, tentu merupakan putra-putra terbaik bangsa, sehingga DPR tinggal menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengujinya dengan baik, karena kekosongan kepemimpinan KPPU akan membuat kerja-kerja KPPU tidak efektif.

"Bahkan kinerja KPPU bisa menjadi melemah akibat tidak adanya kepastian otoritas yang defenitif dalam menangani pengawasan, mediasi, dan sengketa persaingan usaha," pungkas Jazil yang juga anggota Banggar DPR RI ini.

Untuk diketahui, masa tugas Komisioner KPPU periode 2012-2017 berakhir Desember 27 Desember 2017 dan diperpanjang hingga 27 Februari 2018.

Kemudian diperpanjang yang kedua kalinya untuk masa tugas dari 27 Februari hingga 27 April 2018 dengan Keppres Nomor 33/P tahun 2018.

Sebelumnya Pansel telah menyaring calon-calon yang terbaik. Setelah itu, Presiden pada 22 November 2017 lalu, telah mengirim 18 nama hasil seleksi Pansel kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Namun, hingga berakhir masa jabatan Komisioner KPPU, proses fit and proper test itu belum dilakukan oleh Komisi VI DPR RI.

Dalam penjaringan Komisioner KPPU 2017 – 2022, Pansel menampung 224 pelamar yang lulus administrasi.(plt)

tag: #kppu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Produksi Minyak Nasional Terus Turun, Komisi VII DPR Minta Evaluasi menyeluruh SKK Migas

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 20 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto kinerjanya tidak ...
Berita

Ini Alasan Pembubaran PT NDK Menutup Kepentingan Pihak Lain

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Nusantara Dua Kawan atau yang disingkat NDK resmi bubar. Pembubaran perusahaan ini sebelumnya sempat ramai di demo oleh sekelompok orang dengan tuduhan dugaan NDK ...