Oleh Bachtiar pada hari Sabtu, 18 Sep 2021 - 00:36:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Minimalisir Praktek Monopoli Bisnis, Darmadi: Peran KPPU Sangat Vital

tscom_news_photo_1631900178.jpg
Darmadi Durianto Anggota Komisi VI DPR RI (Kiri)- Chandra Setiawan Komisioner KPPU (Kanan/ (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Agar tidak terjadi monopoli bisnis yang bertolak belakang dengan spirit UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat.

Hal tersebut mencuat dalam diskusi dengan tema "Sosialisasi Peran KPPU Dalam Membangun Persaingan Usaha Sehat" yang diadakan di Jakarta, Jumat (17/09/2021).

Dalam acara tersebut hadir sejumlah narasumber yakni Chandra Setiawan selaku Komisioner KPPU, Taufik Ahmad Direktur Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi KPPU serta Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan dalam kesempatan tersebut memaparkan, peran KPPU cukup fundamental di tengah praktek persaingan bisnis dengan beragam corak ideologi yang berkembang saat ini.

"Peran KPPU sebagai wasit. Peran kita setidaknya bisa menjadi perisai bagi pelaku usaha kecil atau UMKM yang rentan terhadap praktek monopoli usaha besar," jelas Chandra.

Lanjut, Chandra berharap, ke depan KPPU tidak hanya bersifat pasif dalam mengimplementasikan amanat UU praktek usaha, akan tetapi mesti lebih proaktif lagi tentunya dengan diberikan kewenangan yang lebih luas lagi.

"Tidak hanya sekedar jadi wasit. KPPU mestinya diberikan kewenangan pengawasan yang lebih konkret. Ini jadi hal yang sangat mendesak saya kira di tengah dinamika dunia bisnis yang makin kompleks," tandasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, keberadaan KPPU sangat diperlukan.

"KPPU sangat vital saya kira keberadaannya. Diharapkan dengan adanya KPPU praktek monopoli di sektor bisnis bisa diminimalisir. Keberadaan KPPU juga menunjukan bahwa sistem ekonomi yang kita jalankan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme yang menyerahkan semua persoalan bisnis melalui mekanisme pasar. Jelas ini bertentangan dengan ekonomi Pancasila yang kita anut dan berbasis gotong royong," tegas Bendahara Megawati Institute itu.

Menurut Legislator dari dapil DKI Jakarta III ini, KPPU harus mampu mengawal jalannya praktek bisnis di negeri ini sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi yang berpijak pada kepentingan publik.

"KPPU harus pastikan setiap praktek usaha atau bisnis yang dijalankan korporasi baik lokal maupun asing tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah demokrasi ekonomi yang kita anut yakni demokrasi ekonomi berbasis pada prinsip keseimbangan pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU No 5 Tahun 1999," tegas Anggota Baleg DPR RI itu.

tag: #kppu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

Produksi Minyak Nasional Terus Turun, Komisi VII DPR Minta Evaluasi menyeluruh SKK Migas

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 20 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menilai kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto kinerjanya tidak ...
Berita

Ini Alasan Pembubaran PT NDK Menutup Kepentingan Pihak Lain

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Nusantara Dua Kawan atau yang disingkat NDK resmi bubar. Pembubaran perusahaan ini sebelumnya sempat ramai di demo oleh sekelompok orang dengan tuduhan dugaan NDK ...