Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 25 Sep 2022 - 00:14:49 WIB
Bagikan Berita ini :

Sebagai Penjaga Demokrasi Ekonomi, Darmadi Durianto: Sudah Seharusnya Pemerintah Serius Perhatikan KPPU

tscom_news_photo_1664039689.jpg
Darmadi Durianto Politikus PDI-P (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ekonomi berkeadilan menjadi sangat penting dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Keadilan menjadi pilar utama agar sistem ekonomi yang dianut tidak menciptakan gap di dalamnya. Sebagaimana rumusan Pancasila khususnya sila ke-5 yang menitikberatkan sistem ekonomi harus dibangun dan berlandaskan pada nilai-nilai kegotongroyongan dan keadilan untuk semuanya.

Demikian hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat jadi pembicara acara sosialisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan tema "Membangun Budaya Persaingan Usaha yang Sehat" di Jakarta, Sabtu (24/09/2022).

Dalam pemaparannya, Darmadi menjelaskan, keberadaan KPPU begitu penting guna memastikan sektor ekonomi berjalan sesuai kehendak konstitusi dan Pancasila.

Menurutnya, dengan adanya KPPU infiltrasi sistem ekonomi dari luar seperti sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme setidaknya bisa diantisipasi.

"KPPU boleh kita katakan sebagai penjaga ideologi demokrasi ekonomi kita, demokrasi ekonomi berbasis konstitusi dan Pancasila. Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) adalag Guardian of State Ideology maka KPPU adalah Guardian of Democracy Economic," tutur Assc Prof Dr Darmadi Durianto, MBA itu.

Tak hanya itu, Darmadi juga mengatakan, peran KPPU dalam sektor ekonomi ditujukan guna membendung sistem ekonomi di monopoli oleh segelintir pengusaha dengan kekuatan modal yang tak terbatas.

"Oligarki ekonomi tidak boleh terjadi karena cenderung lebih bersifat merusak dan lebih banyak mudaratnya," tegas Pakar Ekonomi Kerakyatan itu.

Hanya saja, Darmadi mengungkapkan, keberadaan KPPU selama ini belum begitu diperhatikan secara serius. Baik dari sisi penguatan regulasi maupun keberpihakan terkait anggaran.

"Padahal peran KPPU sangat vital jika dilihat dalam kerangka ekonomi berbasis keadilan. Tapi pemerintah kurang serius mendorong KPPU dalam menjaga demokrasi ekonomi," tandas Bendahara Megawati Institute itu.

"Anggaran KPPU sangat kecil apalagi dibandingkan dengan KPK yang mengawal demokrasi politik," sambung Politikus PDIP itu.

Pada kesempatan yang sama, salah satu komisoner KPPU, Asss Prof Dr Chandra Setiawan mengatakan, meski dihadapkan pada persoalan terbatasnya kewenangan dan anggaran namun pihaknya selaku lembaga yang diberikan kepercayaan masyarakat melalui UU terus berupaya keras untuk memastikan segala bentuk praktek berusaha sesuai koridor konstitusi dan Pancasila.

"Sejauh ini peran KPPU cukup signifikan utamanya dalam menekan dan memberantas praktek kartel. Meski di tengah keterbatasan yang ada namun komitmen kita untuk menjaga dan memastikan bahwa praktek berusaha sesuai koridor konstitusi dan Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi," tegas Chandra.

Chandra berharap agar pemerintah memberikan perhatian secara serius terkait keberadaan lembaga KPPU ini.

"KPPU itu perisai ekonomi bangsa. Jadi sudah semestinya keberadaan lembaga ini didukung penuh dengan keberpihakan anggaran dan regulasi yang memadai. Ini penting dilakukan agar sistem ekonomi kita tidak disusupi oligarki yang mengemban sistem ekonomi kapitalisme," harapnya

tag: #kppu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Mengecam Bentrokan Brimob dan Marinir di Sorong Papua

Oleh Sahlan Ake
pada hari Minggu, 14 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengecam insiden bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota polisi Brigade Mobil (Brimob) di Kota Sorong, Papua ...
Berita

TB Hasanuddin: Perubahan KKB Jadi OPM Lebih Realistis, Tapi Seluruh Lembaga Negara Harus Sepakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mengungkapkan  penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki ...