Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 30 Apr 2018 - 12:02:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Redam Kontroversi TKA, DPR Minta Pemerintah Buat Aturan Turunan

51dede-yusuf-macan-efendi_20170516_155107.jpg.jpg
Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf meminta pemerintah untuk segera membuat aturan turunan serta meningkatkan sosialisasi tetang penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Dengan begutu, kata dia, informasi dan komunikasi di tengah-tengah masyarakat terkait TKA lebih jelas, dan sekaligus meminimalisir kesalahpahaman terhadap terbitnya Perpres beromor 20/2018 itu.

"Segera terbitkan regulasi turunan terkait peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Perpres nomor 20/2018 tentang Penggunaan TKA," kata Dede saat dihubungi di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Selain itu, politisi Demokrat ini juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan keahlian TKI agar bisa memenuhi kebutuhan produktif, efisien serta mendorong ahli kompetensi dan teknologi di Tanah Air.

"Yang selanjutnya diikuti oleh upah yang dibutuhkan tenaga kerja Indonesia sesuai amanat perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan," jelas Dede. (Alf)

tag: #komisi-ix  #dpr  #kemenakertrans  #tenaga-kerja-asing-tka  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Pengprov Muaythai se-Indonesia Siap Sukseskan Program 2026

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 30 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Cabang Olahraga Muaythai Indonesia resmi dibuka Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI), Senin, 29 Desember 2025 di Jakarta. ...
Berita

JDF Asia Pasifik Kutuk Keras Pengakuan Sepihak Israel atas Somaliland

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Jazuli Juwaini, Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, mengutuk keras dan tanpa kompromi pengakuan sepihak Israel terhadap Somaliland sebagai negara ...