JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron juga meminta pemerintah segera menetapkan Direktur Utama Pertamina definitif.

Menurutnya, ini penting untuk memberikan kepastian terlebih keputusan strategis seperti pengembangan investasi yang tidak bisa dilakukan Plt.

"Bahkan jika tidak sesuai dengan job description-nya, bisa saja pengambilan keputusan berurusan dengan aparat penegak hukum," kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Sebab, terang Politisi Demokrat ini, aturan perusahaan BUMN telah diatur mengenai batas-batas deskripsi kerja yang bisa dilakukan Plt Direktur Utama. Alhasil, ruang gerak mereka juga tidak besar.

Khawatirnya, jika pengambilan keputusan Plt tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dapat berbuntut kasus hukum yang bisa mendegradasi perusahaan BUMN tersebut.

"Kecuali jika Plt saat ini diberi kewenangan penuh oleh dewan komisaris dan pemerintah," pungkasnya.(yn)