JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam diplomasi Indonesia di dunia internasional.

Pemerintah diminta untuk memperjuangkan hak-hak berbagai bangsa yang saat masih mengalami penindasan seperti Palestina dan Etnis Rohingya.

"Saya ucapkan selamat untuk Bu Menlu dan seluruh delegasi. Ditengah anggaran Kemenlu yang terbatas, terpilihnya Indonesia menunjukkan kemampuan delegasi Indonesia dalam melakukan lobby dan sekaligus wujud kepercayaan berbagai negara atas peran diplomasi Indonesia selama ini, terutama dalam isu Rohingya dan Palestina yang terlihat cukup menonjol," jelas Sukamta Anggota Komisi I DPR RI itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini posisi anggota tidak tetap DK tidak perlu menjadi pro kontra.

Menurut dia, meski posisinya tidak sekuat anggota tetap, tetapi ini akan sangat membantu dalam mempercepat upaya diplomasi yang selama ini dilakukan.

Kata Sukamta, Indonesia melalui keanggotaan di DK dapat bersuara lebih lantang dalam menyikapi persoalan Internasional.

"Tuntutannya tentu jadi lebih besar, masyarakat pasti mengharapkan Indonesia punya peran lebih kuat dalam mewujudkan perdamaian. Peran yang lebih kuat dalam diplomasi internasional ini tentu juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, ini perlu jadi perhatian pemerintah," ujar politisi PKS itu.

Sukamta yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS, ini meminta agar pemerintah memprioritaskan tiga isu penting kedepan.

"Tentu, yang pertama adalah upaya Kemerdekaan Palestina dan polemik atas posisi Yerusalem yang diklaim AS sebagai Ibukota Isarel. Kedua, persoalan Etnis Rohingya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Ketiga, upaya penanganan terorisme," pungkas dia. (Alf)