JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI mendorong agar anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ditingkatkan.
Alasannya, karena Kemenkop dan UKM merupakan penyangga utama perekonomian Indonesia yang bisa menjadi pertahanan terakhir dark krisis ekonomi.
"Itu memang harus ditingkatkan (Fasilitas bagi Wirausaha Pemula baik permodalan atau peningkatan SDM), Karena itu sangat bermanfaat sekali bagi pengusaha UMKM, (Revitalisasi) Pasar desa juga sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat di desa," kata Nashim Khan Anggota Komisi VI DPR itu saat Raker dengan Kemenkop UKM di ruang rapat Komisi VI DPR Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (9/7/2018).
Kendati demikian, Nasim juga meminta kepada Menteri koperasi dan UKM, Agung Puspayoga untuk mempermudah dan menyederhanakan persyaratan tersebut.
"Persyaratannya dan hal- hal prosedural, kalau bisa, mungkin lebih disimpelkan," ujarnya.
Senada dengan Nasim Khan, Anggota Komisi VI lainnya, Djoni Rolindrawan juga menilai sudah semestinya politik anggaran berpihak kepada Kemenkop dan UKM. Sebab, koperasi merupakan landasan perekonomian Indonesia.
"Semua kita tahu pasal 33 itu perekonomian disusun secara bersama, dalam hal ini ya koperasi. Jadi seharusnya politik anggaran lebih signifikan. Kita bersyukur anggaran tahun 2019 ini naik anggarannya," terang dia.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada Menteri, agar anak buahnya terus meningkatkan kinerja dan mengawasi program dengan baik.
"Saya lihat ini program bagus semua. Jadi ini pelaksaannya mendapatkan fasilitas program, ini ujian dari langit. Jangan asal-asalan. Sehingga tidak tercapai apa yang tidak dikehendaki. Semoga kinerjanya ditingkatkan lagi," tandasnya.
Menanggapi pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI tersebut, Menteri Agung Puspayoga pun berjanji akan meningkatkan anggaran untuk Wirausaha Usaha Pemula dan Peningkatan pasar Tradisional.
"Untuk wirausaha pemula saya setuju dengan Pak Nasim, harus ditingkatkan dan prosedurnya harus dipermudah. Tolong diperhatikan betul itu Bu Direktur Pak Direktur, pasar tradisional juga, Itu harus ditingkatkan dana tambahannya dan prosedurnya harus dipermudah," kata Menteri kepada para bawahannya.
"Pak Nasim kami sudah sampaikan (Ke Direktur terkait), kita sepakat untuk meningkatkan perhatian kita pada pengusaha pemula dan pasar tradisional," jawab Puspayoga.
Sementara untuk pengawasan Program, Menteri Puspayoga berjanji akan memprioritaskannya.
"Sebagus apapun program, tapi kita kalo pengawasannya kurang ya (Hasilnya akan buruk), Tolong diperhatikan itu pak deputi," tegas Puspa.
Untuk diketahui, sebelumnya pada tahun 2018, PAGU Anggaran Kemenkop dan UKM sebesar Rp 927.444.165.000. Sementara pada tahun 2019 Komisi VI DPR telah menyetujui usulan penambahan anggaran menjadi Rp 1.291.285.804.000.
Selanjutnya, Komisi VI DPR akan menyerahkan ke Badan Anggaran DPR untuk disinkronisasikan sebagai bahan penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019. (Alf)
