JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rencana pemerintah mengeluarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang memiliki RON 90 merupakan agenda setting dari para pebisnis asing. Demikian menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika.

"Kok premium dihapus dan diganti. Ini (penghapusan premium) tidak punya pengaruh terhadap kesehatan fiskal kita. Ada agenda besar di balik ini, kepentingan bisnis, lembaga multilateral. Itu buldosernya untuk kepentingan bisnis asing," kata Erani di Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Erani mengungkapkan, ekonomi Indonesia sejak awal sudah didesain sesuai dengan keinginan negara maju. Pertama, lalu lintas modal wajib terbuka, sehingga pada tahun 1994 ada peraturan Penanaman Modal Asing (PMA). Kemudian pada 1998 IMF minta sektor pertanian diserahkan kepada pasar dan tarif komoditas pertanian harus diturunkan.

Efeknya impor banjir sehingga produksi jagung dan kedelai dalam negeri langsung drop. Pada tahun 2004 keluar UU Migas yang intinya meliberalisasi sektor energi kita.

"Jadi sejak tahun 2000-an tidak ada sektor yang tertutup. Terbuka semua," katanya.

Sekarang, kata Erani, lembaga-lembaga multilateral itu masih merasa belum cukup merubah UU Migas yang sudah liberal. Padahal dalam UU Migas itu kepentingan asing sudah terakomodasi.

Bank Dunia juga terus menerus mengampanyekan agar subsidi energi dicabut, argumennya soal kesehatan fiskal. Pemerintah kemudian menempuh kebijakan pertalite.

"Dilihat dari kacamata fiskal (kebijakan pertalite) oke lah, tapi dampak ekonominya jauh lebih besar," katanya.

Menurut Erani, lembaga-lembaga multilateral sangat bernafsu agar bisnis minyak dari hulu hingga hilir diserahkan pada mekanisme pasar. (al)