JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan akan ada perubahan struktur direksi di tubuh PT Pertamina Gas (Pertagas) pasca terbentuknya Holding BUMN Migas.

Rini menjelaskan, perubahan di tubuh direksi Pertagas dilakukan sebagai tindaklanjut dari dibentuknya holding. Di mana induk holding adalah PT Pertamina (Persero).

"Pertamina sebagai holding migas tentunya kan Pertamina menjadi induknya, dan tentunya harus ada perubahan (direksi Pertagas), sehingga itu benar-benar sudah menjadi satu kesatuan," kata Rini ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2018).

Namun, Rini belum mau merinci kapan perubahan struktur direksi di Pertagas akan dilakukan. Dia hanya menegaskan bahwa perubahan direksi akan dilakukan.

"Ya tunggu saja, tunggu tanggal mainnya dong. Perubahan pasti ada karena biar gimana nanti kan sudah menjadi holding," tambahnya.

Untuk diketahui, PGN telah resmi memiliki 51% saham Pertagas. Aksi korporasi ini merupakan rangkaian dari upaya pembentukan holding BUMN migas.

Transaksi pengambilalihan saham Pertagas ini nilainya mencapai Rp 16,6 triliun. Nilai tersebut merupakan harga pembelian untuk 2.591.099 saham yang dimiliki oleh Pertamina dalam Pertagas.

Deklarasi Dukungan Capres Marak, Kepala Divisi Humas Polri: Polisi Netral

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Polri menerbitkan arahan dalam bentuk surat telegram kepada para Kapolda terkait maraknya kegiatan deklarasi politik untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu.

Dalam surat telegram tersebut, ada empat aksi dukungan capres yang perlu mendapatkan perhatian yakni #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode dan #2019PrabowoPresiden.

Terkait hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilindungi oleh Undang-undang namun tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain.

"Menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain," kata Setyo.

Selain itu kegiatan tersebut juga harus menaati aturan dan menjaga ketertiban. "Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum," paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa materi dalam kegiatan tersebut tidak boleh memecah belah kesatuan bangsa.

Menurutnya, Polri berhak untuk mempelajari terlebih dahulu setiap permohonan kegiatan untuk melihat adanya potensi konflik ketika acara tersebut dilaksanakan.

"Polisi wajib melakukan assesment penilaian apakah (rencana kegiatan) akan terjadi konflik atau tidak," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Polri berhak menolak segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

"Kalau berpotensi konflik, maka kami tidak izinkan. Kalau (kegiatan) bubar sendiri, Alhamdulillah. Kalau tidak mau bubar, kami bubarkan," imbuhnya.

Ia memastikan bahwa Polri tetap bersikap netral dan segala keputusan yang dikeluarkan semata-mata untuk mencegah terjadinya konflik.

"Polisi netral. Saya katakan tidak ada polisi berpihak karena kebijakan ini tujuannya agar jangan sampai ricuh dan konflik. Itu yang penting. Kalau dibilang polisi berpihak, kalau yang datang massa #Jokowi2Periode dan ada penolakan dari masyarakat, ya sama, kami bubarkan," katanya.

Turis Tiongkok Paling Sering Datang ke Indonesia Selama Juli

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Dari 1,54 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia selama Juli 2018, paling banyak berasal dari wilayah Asia selain ASEAN, yakni mencapai 570,5 ribu kunjungan atau 37,13 persen, terbanyak berasal dari Tiongkok.

"Kemudian, diikuti turis dari wilayah ASEAN sebanyak 444,9 ribu kunjungan atau 28,96 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto di Jakarta, Senin (3/9/2018).

Sementara itu, wisman dari Eropa mencapai 248,5 ribu kunjungan atau 16,17 persen.

Sedangkan, menurut kebangsaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling banyak berasal dari Tiongkok sebesar 224,5 ribu kunjungan atau 14,61 persen.

Selanjutnya, Malaysia sebanyak 200,9 ribu kunjungan atau 13,07 persen, Timor Leste 163,3 ribu kunjungan atau 10,63 persen, Singapura 134,5 ribu kunjungan atau 8,76 persen, dan Australia sebanyak 128,5 ribu kunjungan atau 8,63 persen.

"Secara kumulatif, pada Januari-Juli 2018, wisman dari wilayah ASEAN memiliki presentasi kenaikan paling tinggi yaitu 24,25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Suhariyanto.

Sedangkan, wilayah Afrika memiliki presentase penurunan paling besar yaitu 2,91 persen dibanding periode yanh sama tahun sebelumnya.

"Jika menurut kebangsaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling banyak berasal dari wisman berkebangsaan Malaysia yakni sebanyak 1,49 juta kunjungan atau 16,39 persen," papar Suhariyanto.

Angka tersebut diikuti Tiongkok sebanyak 1,27 juta kunjungan atau 14,05 persen, Timor Leste 1,01 juta kunjungan atau 11,10 persen, Singapura 929,1 ribu kunjungan atau 10,25 persen dan Australia 734,7 ribu kunjungan atau 8,11 persen.

“Kami masih punya pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia,” pungkas Suhariyanto.(yn/ant)