JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) menjadi Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) membuat sosiolog Universitas Indonesia Imam B Prasodjo kecewa. Aggota Tim 9 ini menganggap pelantikan BG sebagai Wakapolri dirasakan amat sangat menyakiti hati rakyat.

Kekecewaan Guru Besar Universitas Indonesia ini dituangkan dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut kini menyebar ke masyarakat melalui media sosial.

Adapun isi surat Imam B Prasodjo ditujukan untuk Presiden Jokowi yang belum terkonfirmasi kebenarannya itu mengungkapkan ketidakmampuan Imam berkata apa pun melihat begitu kasat matanya arogansi kekuasaan yang diperagakan dan dibiarkan merajalela.

"Peristiwa yang akan terjadi hari ini (pelantikan BG sebagai Wakapolri, red) adalah simbol kecongkakan luar biasa yang meruntuhkan kepercayaan paling dalam. Padahal, selama ini kepercayaan itu dicoba dibangun dan ditumbuhkan, dan rakyat pun menyambut dengan gegap gempita," kata Imam B Prasodjo.

Imam juga menyebutkan bahwa pelantikan BG sebagai Wakapoolri sebagai episode peperangan kebatilan melawan kejujuran dalam babak baru dalam bungkus politik hukum manipulatif dijadikan landasan utama.

"Lihatlah. Ketika proses hukum formal dijalankan untuk mengemas beragam kepentingan politik yang bekerja tanpa landasan kejujuran dan tanggung-jawab, tidakkah kepercayaan yang akan menjadi taruhannya? Kepercayaan itu pasti akan terkikis dan bahkan bisa lenyap sama sekali, tanpa bekas? Apakah dikira kepercayaan rakyat yang tumbuh dari batin yang paling dalam ini, dapat dicegah oleh kekuatan kekuatan argumen legalistik yang dibingkai berdasarkan manuver pasal demi pasal akrobat advokat dan hakim bayaran yang sungguh memuakkan? Sama sekali tidak!" tegasnya.

Menurutnya, semua itu tak akan mampu menahan menjalarnya keraguan dan ketidak-percayaan. Baginya, kekuasaan tanpa dilandasi kepercayaan rakyat banyak tidak ada artinya. "Apakah artinya kebanggaan bila tak disangga pemihakkan pada kejujuran dan tanggungjawab? tutur Imam.

Pada bagian lain isi surat itu, Imam menyindir bahwa kalimat-kalimat yang disusunnya itu terlalu abstrak untuk dicerna bagi siapa saja yang tak memahami betapa kini gejolak hati jutaan rakyat begitu hebat terjadi.

"Kalimat ini sulit difahami bagi mereka yang tak mampu berempati pada tersendatnya denyut nadi orang-orang biasa yang selama ini menjadi saksi kemungkaran yang terjadi di negeri ini. Apakah dikira mereka diam tak memahami semua kepalsuan di balik semua kejadian ini?" tuturnya.

Bapak Presiden, lanjut isi surat Imam, tentu Bapak melihat begitu banyak rakyat biasa semula sangat berharap bahwa negeri ini, kali ini, akan memulai langkah penuh arti untuk dimulainya perubahan nyata bagi kehidupan bangsa. Di tengah gelapnya awan oligarki yang menutup bumi Indonesia, banyak yang berharap bahwa kali ini, akan ada seberkas sinar terang yang mampu menembus awan, memberi harapan pada perbaikan. Itulah harapan perubahan kehidupan rakyat banyak yang jelata, lepas dari cengraman elit ketamakan dan kerakusan.

"Siapa pengusung seberkas sinar pemberi harapan itu? Orang berharap ia adalah orang biasa, orang sederhana yang lugu, orang yang tak punya kepentingan apa-apa, dan orang yang bukan berasal dari siapa-siapa. Tetapi orang itu punya nyali karena ia dianggap akan berani melawan siapa saja yang melawan kepentingan orang biasa. Ia berani karena justru ia lugu, ia tak memiliki kepentingan pribadi dan ia bahkan tak tertarik pada kekuasaan yang dipegangnya. Karena itu, orang itu diharapkan bisa melakukan apa pun, dengan resiko apa pun, karena bila ia terkena imbas dari langkah yang diambilnya, ia tak akan kehilangan apa-apa karena ia semula memang bukan siapa siap."

Sosok Presiden Jokowilah yang sebetulnya merupakan orang biasa itu, yakni orang yang diharapkan mengawal seberkas sinar pembawa harapan itu. Begitu banyak rakyat menunggu langkah nyata itu yang kini harus dilakukan di saat situasi kritis.

"Jangan biarkan oligarki awan gelap menutup dan menghalangi sinar pembawa harapan dan kepercayaan yang semula tumbuh menyebar menyinari negeri ini," kata Imam.

Sekali lagi, lanjut Imam, saat inilah langkah nyata harus dilakukan Presiden dengan bekal mandat sebagian besar rakyat yang sudah dengan penuh keikhlasan diberikan.

Jangan kacaukan pemahaman bahwa pemberi mandat itu adalah segelintir tokoh elit penikmat kelanggengan kursi kekuasaan.

"Kini jelas rakyat menunggu langkah Presiden menggunakan 'keluguan' sebagai modal melangkah 'cerdas' untuk memihak jutaan rakyat biasa, orang biasa," ujarnya. (al)