YOGYAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sepekan terakhir, beberapa Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa aksi tersebut berlangsung ricuh dan diwarnai tindak kekerasan aparat. Salah satunya aksi HMI Cabang Bengkulu di depan kantor DPRD Bengkulu, Selasa, (18/09/2018) yang lalu.
Sebagai bentuk solidaritas, HMI Cabang Bulaksumur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait kejadian tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Bulaksumur, Arief Muhammad mengatakan, aksi yang digelar HMI Cabang Bengkulu bertujuan mengkritisi kinerja pemerintah, khususnya dalam kebijakan ekonomi. Dalam aksi tersebut, kata Arief, satu orang kader HMI Cabang Bengkulu menjadi korban tindak kekerasan dan mengalami luka berat. Diduga yang bersangkutan terkena tembakan peluru karet, meski hal itu dibantah pihak kepolisian. Oleh karenya ia meminta agar kasus kekerasan yang terjadi perlu segera diusut dengan tuntas.
“Setiap pelaku perlu ditindak dengan tegas. Kami menyatakan dukungan terhadap langkah HMI Cabang Bengkulu untuk memperkuat dan mengumpulkan bukti-bukti adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Kami juga mendukung perjuangan HMI Cabang Bengkulu memperoleh keadilan dan mengusut tuntas kasus kekerasan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/9/2018).
Arief menjelaskan, setiap bangsa Indonesia perlu bersama-sama menentang segala bentuk tindakan kekeraasan yang menghalangi proses kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, menurut Arief, adalah hak setiap warga negera yang dijamin konstitusi.
“Negara wajib memenuhi dan melindunginya. Terlepas dari pembahasan substansi tuntutan, kritik dan perbedaan pendapat harus dihargai dan dihormati. Kami mengkritik penanganan keamanan oleh aparat yang tidak mampu mengawal proses kebebasan berpendapat tersebut dengan baik dan proposional. Di samping itu, kami juga mengecam setiap upaya provokasi dari pihak manapun yang menyulut tindak kekerasan dalam setiap aksi yang telah berlangsung,” ungkapnya.
Arief menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi perjuangan memiliki tanggungjawab amar ma’ruf nahi munkar dalam rangka menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan. HMI, kata dia, perlu bersikap kritis dan memiliki keberpihakan yang jelas pada setiap persoalan krusial yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kami ingin menghargai perjuangan yang dilakukan kawan-kawan HMI di berbagai daerah dan memandangnya sebagai ikhtiar untuk menunaikan peran HMI. Kami mendesak rezim Joko Widodo menjamin kebebasan berpendapat dan berpikir. Kami menuntut pemerintah mampu mengawal setiap kebebasan berpendapat dengan penanganan yang profesional dan mengedepankan kemanusiaan,” tegasnya.
Namun demikian, Arief juga mengingatkan, di tahun politik ini, HMI perlu menjaga nalar kritis dan semangat perjuangan dengan tidak menggadaikan independensi organisasi untuk kepentingan politik elektoral. Asas independensi HMI perlu dipegang teguh. Setiap aksi dan tuntutan perlu berdasarkan pada proses keilmuan yang bertanggungjawab dan betul-betul menyerap keresahan masyarakat, sehingga ia berpandangan bahwa HMI juga perlu memikirkan setiap pilihan strategi dan taktik gerakan agar tidak kontraproduktif bagi substansi yang diperjuangkan,
“Kami ingin tegas mengingatkan jangan sampai perjuangan HMI justru ditunggangi ataupun dimanfaatkan oleh kepentingan elit politik tertentu. Sehingga bukanlah substansi perjuangan yang diusahakan melainkan keuntungan politik pihak-pihak tertentu yang dicapai,” ujarnya.
Arief juga mengimbau, jangan sampai akibat mengupayakan kepentingan politik elektoral, gerakan yang dibangun justru memperlebar perbedaan dan memperuncing konflik di tengah masyarakat karena pilihan politik yang ada.
“HMI Cabang Bulaksumur perlu mengingatkan hal ini, sebab segala proses pergerakan di masa-masa politik seperti sekarang ini dapat dengan mudah tergelincir dan dibelokkan menjauh dari tujuan pergerakan yang sesungguhnya. Hal itu bisa saja terjadi baik disadari maupun tidak disadari. Oleh karenanya kesadaran politis dan keteguhan prinsip HMI saat ini sedang diuji,” tandas Arief.
Ia berharap, isu represi yang dialami kader HMI Cabang Bengkulu juga jangan sampai digulirkan dan diperluas untuk kepentingan politik di tubuh HMI sendiri apalagi untuk saling menjatuhkan satu sama lain.
Dibeberkan Arief, paska aksi timbul pernyataan sikap dan aksi solidaritas dari cabang-cabang HMI di berbagai daerah. Namun menurutnya, di samping kecaman dan tuntutan untuk mengusut kasus kekerasan yang terjadi serta tuntutan mencopot Kapolda Bengkulu, ada juga kecaman kepada Pengurus Besar (PB) HMI yang dinilai tidak memiliki sikap yang tegas pada isu ini.
“Pengawalan isu ini perlu diarahkan untuk sunguh-sungguh menolak segala tindakan yang mengancam kebebasan berpendapat,” pungkasnya.(yn)
