MADURA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Jokowi membantah kebijakannya menghapus tarif jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) demi untuk kepentingan politik.

Jokowi yang menyandang status petahana juga menolak kebijakannya itu dimaksudkan untuk mendulang suara warga Madura, Jawa Timur, mengingat saat ini sudah memasukimasa kampanye dan mendekati pencoblosan Pilpres 2019.

Jokowi mengatakan, usulan untuk pembebasan biaya jembatan yang sebelumnya berupa Tol Jembatan Suramadu, sudah ada sejak tahun 2015.

Awalnya, kata Jokowi, para tokoh agama dan masyarakat meminta agar Jokowi menghapus biaya tol untuk sepeda motor.Usulan itu dia terima dan putuskan.

Selanjutnya, pada tahun 2016, masyarakat meminta agar Jokowi memotong biaya tol sebanyak 50 persen untuk kendaraan mobil. Usulan itu juga dia terima dan diputuskan.

"Ini tadi kan perjalanannya saya sampaikan. Pada 2015 itu sudah digratiskan sepeda motor, tahun 2016 sudah dipotong 50 persen," kata Jokowi di Jembatan Suramadu, Madura, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).

Namun, kata Jokowi, keputusan-keputusan yang dibuat itu dirasa kurang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Madura.

Karena itu, setelah dilakukan pengkajian dan mendengarkan masukan dari masyarakat, Jokowi memutuskan untuk menghapus seluruhnya biaya tol Suramadu.

"Iya, belum memberikan dampak (pertumbuhan ekonomi-red)," katanya.

Jokowi membantah kebijakannya terkait dengan politik. Bahkan, dia mengatakan, jika bertujuan politik keputusan penghapusan tarif tol itu baru diterapkan pada masa mendekati pencoblosan Pilpres 2019.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu loh. Jangan apa-apa dikaitan dengan politik, ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, keadilan," tegas Jokowi. (Alf)