Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 29 Okt 2018 - 12:08:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Fadli Zon Bandingkan Penurunan Angka Pengangguran Era Jokowi dan SBY

74Fadli-Zon-Amel.jpeg.jpeg
Fadli Zon (Sumber foto : Amelinda Zaneta/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, penurunan angka pengangguran selama empat tahun Pemerintahan Joko Widodo hanya 373.641 orang.

Jumlah itu, kata Fadli Zon, kalah jauh dari capaian empat tahun pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) sebanyak 823.761 orang, dan empat tahun pertama Pemerintahan SBY-Boediono, jumlah pengangguran turun sebesar 1.721.720 orang.

"Jika parameter-parameter keadilan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kondisinya tak kunjung membaik, persatuan kita bisa terancam. Ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah," kata Fadli di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Menurut Fadli, jika pemerintah gagal menciptakan keadilan, maka hubungan sosial akan cenderung melonggar.

"Lemahnya penegakkan hukum, menganganya ketimpangan ekonomi, indeks keparahan kemiskinan yang terus meningkat, hukum yang tebang pilih, ketidakadilan sosial, dan hal-hal sejenisnya, telah mendorong lahirnya distrust di tengah masyarakat," ujarnya.(yn)

tag: #pengangguran-di-indonesia  #fadli-zon  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Antisipasi Dampak PHK Panasonic Holdings, Zulfikar Suhardi Harap Pemerintah Terus Perkuat Sektor Industri RI

Oleh Fath
pada hari Rabu, 14 Mei 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Suhardi meminta, pemerintah dapat mengantisipasi  dampak dari rencana gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Panasonic ...
Berita

Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Perhitungkan dengan Matang dan Cermat Soal Rencana Alihkan Impor Minyak ke AS

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-  Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo meminta,  pemerintah dapat memperhitungkan dengan cermat dan matang sebelum resmi mengalihkan impor minyak mentah (crude ...