JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat. Tuti dieksekusi pada hari Thaif, Arab Saudi, Senin (29/10/2018).

Atas kejadian itu, DPR RI menyesalkan Kerajaan Arab Saudi yang mengeksekusi Tuti Tursilawati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

"Eksekusi tanpa notifikasi menjadi yang kesekian kalinya terjadi terhadap WNI di Saudi, saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada keluarga Almarhumah Tuti, dan kita minta pemerintah segera memanggil dubes Saudi dan kita layangkan protes kepada mereka, jangan sampai ini terulang lagi," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Kharis menyesalkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/10/2018) lalu, namun seminggu kemudian Tuti dieksekusi.

"Seminggu lalu Presiden menerima Menlu Saudi di Istana Bogor, Senin kemarin WNI kita dieksekusi tanpa notifikasi ini diplomasi apa, harus ada langkah serius Kemenlu untuk memastikan notifikasi itu jadi kewajiban," kata Kharis.

Agar hal itu tidak terulang, anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah Indonesia segera membentuk perjanjian terkait kewajiban memberi notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati dengan Arab Saudi.

"Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran memang tidak diwajibkan negara-negara termasuk Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing terkait pelaksanaan hukuman mati pada salah satu warganya," tuturnya.

"Namun perjanjian bilateral bisa dilakukan karena hubungan Saudi dan RI dekat dan banyak WNI kita disana," imbuhnya.(yn)