JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Indonesia Budget Control mencurigai adanya persekongkolan jahat pengusaha dan direksi Telkom. Persekongkolan tersebut guna menyingkirkan kepemilikan negara dalam bisnis telekomunikasi.
Demikian diungkapkap setelah direksi PT. Telkom ngotot untuk melakukan share swap (alih tukar saham) anak usahanya Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT. Tower Bersama Infrastruktur (TBIG). Padahal tidak ada alasan mendesak untuk diadakan share swap dengan perusahaan manapun.
“Kami menolak share swap dengan alasan apapun. Kami mengindikasikan adanya “persekongkolan” jahat pengusaha dan direksi Telkom untuk mendegradasi kepemilikan Negara dalam bisnis telekomunikasi,” kata Dewan Penasehat IBC Abdullah Rasyid dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (5/5/2015).
Abdullah menjelaskan bahwa Mitratel merupakan perusahaan sehat dan core bisnis di bidang tower cukup baik. Mitratel tidak mendesak untuk dilakukan perubahan, termasuk dengan share swap saham dengan perusahaan lain.
“Logika orang waras, Direksi dengan cara apapun akan mempertahankan Mitratel untuk tetap menjadi perusahaan yang independen dengan memperkuat modal dan Sumber Daya Manusia-nya untuk menjadi perusahaan yang semakin tangguh dan berdaya saing. Kenapa mesti dikasih ke perusahaan swasta?” ungkapnya, mempertanyakan.
“Sekali lagi, jika memakai logika waras dan mempunyai nasionalisme tinggi PT. Telkom dalam hal ini Mitratel justeru mencari usaha yang sama untuk diakuisisi, bukan malah menukar sahamnya dengan pihak swasta. Jika ada alasan classic misal kurang modal, maka IPO (initial Pulik Offering) adalah langkah yang lebih tepat.”
Ia juga meminta PT Telkom agar tidak mudah terpengaruh terhadap perusahaan swasta.
“Jangan sekali-kali PT. Telkom sebagai perusahaan BUMN takluk pada perusahaan swasta apalagi asing misalya. Dalam jangka panjang, PT. Telkom akan mengalami kerugian dengan tidak memiliki saham mayoritas di Mitratel maka kelak mitratel akan terkoptasi oleh perusahaan swasta,” pintanya, tegas.
Oleh karenanya, ia menolak share swap dengan alasan apapun. Ia juga mendukung Jajaran Dewan Komisaris PT. Telkom untuk tetap menolak share swap yang diajukan direksi Telkom. Tidak hanya itu, dalam konteks politik, IBC juga mendesak DPR membuat pansus share swap Mitratel-TBIG. (iy)
