"Tugasmu mengayomi...
Tugasmu mengayomi...
Pak Polisi....
Pak Polisi...
Jangan Ikut Kompetisi..."

Syair lagu ini viral karena pendek dan mudah dihapal. Begitulah seharusnya polisi itu berdiri. Ada di tengah, dan gak berpihak kepada paslon manapun.

Demokrasi akan cacat dan reputasi institusi kepolisian untuk jangka waktu yang sangat panjang, mungkin sepanjang usia negara Indonesia ini berdiri, akan dipertaruhkan jika tidak netral dalam pilpres.

Polisi adalah anak rakyat, maka sudah sesuai dengan fitrah kalau polisi berada bersama rakyat. Menjaga dan mengayomi, serta jauh dari sikap memprovokasi, apalagi mengintimidasi. Polisi milik rakyat dalam pengertian seutuhnya, bukan rakyat dalam kelompok ini atau kelompok itu.

14 instruksi Kapolri dalam Surat Telegram bernomor STR/126/III/OPR.1.1.1/2019 tanggal 18 Maret agar polisi netral di pilpres 2019 ini sudah baik dan tepat. Namun, tetap masih harus terus dikawal. Rakyat mesti memantau dan memastikan bahwa seluruh jajaran kepolisian di bawah menjalankan instruksi Kapolri.

Apa yang ditemukan oleh Haris Azhar, direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, bahwa ada pendataan pemilih oleh jajaran kepolisian dari tingkat polres hingga polsek harus jadi klarifikasi atas komitmen polisi terhadap instruksi Kapolri.

Pendataan dan identifikasi pilihan politik pemilih itu bukan tugas polri. Jika ini terbukti dan benar adanya, artinya ada data-datanya sebagaimana yang diyakini validitasnya oleh Haris Azhar, maka akan mengungkap sejumlah kemungkinan; pertama, instruksi itu tidak sampai ke polisi di jajaran bawah. Kedua, instruksi itu tidak ditaati oleh oknum-oknum aparat kepolisian. Ketiga, pengaruh Kapolri tidak efektif lagi dalam memberikan instruksi. Atau yang keempat, instruksi itu kurang serius dan tidak tegas.

Apapun kemungkinan itu, instruksi Kapolri sudah selangkah lebih maju. Tinggal bagaimana sekarang rakyat mengawal dan memastikan instruksi Kapolri berjalan di bawah. Ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota kepolisian. Tanpa terkecuali.

Temuan terkait dengan ketidakdisiplinan oknum anggota polri atas instruksi Kapolri harus dilaporkan. Kemana? Ya ke Kapolri lah. Masak ke Bawaslu? Bawaslu bisa apa? Atau ke komisi III? Komisi III juga bisa apa? Apalagi mereka sedang sibuk kampanye masing-masing. Takut gak kepilih lagi jadi anggota DPR.

Jika Kapolri menindaklanjuti temuan itu, berarti instruksi Kapolri serius. Silahkan Haris Azhar jadi orang pertama yang melaporkan temuan itu. Bila perlu, disaksikan media. Ini sudah harus dimulai.

Dukungan rakyat atas instruksi Kapolri itu harus dibuktikan dan diwujudkan dengan mengawal peran dan aktifitas kepolisian di pilpres 2019 ini.

Demi menjaga demokrasi di pilpres 2019 agar tetap bersih dan tidak terjadi kecurangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial di kemudian hari, maka rakyat harus memastikan polisi menjalankan instruksi Kapolri, yaitu netral, tidak memihak, dan tegas kepada siapapun dan dari kubu manapun yang melakukan kecurangan.

Jika ada oknum polisi yang membangkang atas instruksi Kapolri, harus dilaporkan. Tentu dengan bukti-bukti yang cukup seperti video, data seperti Microsoft Excel yang dimilik Haris Azhar, atau ada saksi. Paling mudah memang dengan video. Sebab, hampir setiap orang pegang smartphone yang ada cameranya.

Bagaimana kalau ada oknum berbaju polisi mengumpulkan sejumlah orang, tapi hp orang-orang itu gak boleh dibawa? Ah, rakyat punya banyak cara untuk mecari dan mengumpulkan data. Tekad mendukung instruksi Kapolri membuat rakyat punya caranya sendiri untuk mengawal.

Modus bahwa ada sejumlah pejabat di berbagai institusi di luar polri yang mengumpulkan simpul-simpul massa di ruang tertentu tanpa hp dan alat rekam, seperti sedang menjadi trend di pilpres kali ini. Berbagai cerita tentang itu sampai ke telinga publik. Lucu ya! Mereka takut sama kamera hp, tapi tak takut demokrasi kita jadi rusak dan amburadul gara-gara sikap politik "banci" mereka. Tak takut pula risiko sosial pasca pemilu. Yang jelas, tak takut pada Tuhan. Ah, emang mereka serius ber-Tuhan? Mereka mengaku ditekan atasan, dan atasannya ditekan atasannya lagi. Atasannya atasan ditekan atasannya lagi. Dan seterusnya. Begitukah? Ternyata atasan itu lebih menakutkan dari Tuhan.

Kembali ke soal loyalitas aparat kepolisian kepada Kapolri akan menjadi taruhan tidak saja integritas lembaga kepolisian, tapi juga kualitas pilpres 2019. Dampak jangka pendeknya, jika polisi tak taat atas instruksi Kapolri justru akan menjadi gelombang perlawanan rakyat terhadap Paslon yang didukung oleh oknum-oknum polisi itu. Dan perlawanan rakyat itu ada di bilik suara 17 April nanti. Jika ini sampai terjadi, dan paslon yang didukung oleh oknum-oknum itu kalah, maka reputasi kepolisian akan semakin tercoreng dan tak mudah untuk recovery. Padahal, institusi kepolisian tak perlu menanggung beban atas kekalahan paslon itu jika para oknum-oknumnya disiplin dan loyal kepada Kapolri. Caranya sederhana: Jadi wasit yang netral! Menahan diri untuk tidak ikut jadi pemain.

Mari kita kawal instruksi Pak Kapolri, dan pastikan semua polisi loyal, dan tak ada satupun yang ikut-ikutan berkompetisi. Kita pantau mereka, dan sebagai rakyat yang cinta polisi, kita bantu mereka untuk menjalankan instruksi Kapolri tersebut. Mengawal instruksi Kapolri berarti mengawal demokrasi kita, mengawal pilpres 2019 adil dan aman, serta menyelamatkan nama baik institusi kepolisian.

Bravo Pak Kapolri. Engkau sudah benar, karena tugasmu memang untuk mengayomi. Netral adalah satu-satunya ruang untuk bisa mengayomi seluruh rakyat negeri ini. Rakyat bersamamu dan terus mendukungmu untuk menjalankan tugas ini.

Jakarta, 27/3/2019 (*)