JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Tokoh nasional Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendesak pemerintah untuk mengungkap tragedi kemanusiaan Pemilu 2019 pascameninggalnya ratusan petugas KPPS. Desakan tersebut mengemuka dalam pertemuan
Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP) dengan pimpinan DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Dalam pertemuan tersebut AMP-TKP menyoal tragedi kemanusian berupa kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019.Tim AMP-TKP 2019 terdiri atas M. Din Syamsuddin, Ani Hasibuan, Teuku Nasrullah, Fahmi Idris, Siane Indriani, dan lain-lain. Mereka diterima pimpinan DPR, yang terdiri atas Ketua DPR Bambang Soesatyo, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Tampak pula hadir anggota Komisi II Firman Subagyo.
Pada akhir pertemuan, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima teropongsenayan, Rabu (15/5/2019) dinihari, pihak AMP-TKP yang diwakili Din Syamsuddin membacakan kesimpulan hasil pertemuan. Pertama, pihak DPR dan TMP-TKP sepakat mendorong dilakukannya kajian ulang sistem pemilu, pilpres, dan sistem politik secara keseluruhan.
"Kalangan partai-partai politik harus jernih melihat semua persoalan yang mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut," tegas Din.
Kedua, para korban tragedi kemanusiaan berupa kematian dan kesakitan ribuan petugas Pemilu 2019 harus dipenuhi hak-hak mereka secara wajar dan terhormat. Terkait pemenuhan hak-hak korban ini, pihaknya memperoleh data lapangan yang menunjukkan pemerintah masih abai terhadap hak-hak mereka.
Pengabaian itu terjadi, menurut Din, tampak dari ketidakseriusan pemerintah menangani para korban yang sakit hingga mengakibatkan kematian. Juga, itu tampak dari ketidaksantunan pemerintah terhadap para korban, yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian terhadap nasib keluarga yang ditinggalkan para korban.
Din menambahkan, pihaknya bersyukur melalui pertemuan dengan pimpinan DPR tadi, para wakil rakyat segera turun ke lapangan untuk menyantuni para korban. Pimpinan DPR juga telah berjanji segera mendorong sejumlah komisi untuk mengadakan rapat-rapat gabungan guna lebih serius memperhatikan dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan Pemilu 2019.
Selain kedua hal di atas, Din Syamsuddin juga menegaskan hal ketiga, yaitu bahwa tragedi kemanusiaan Pemilu 2019 mahal sekali harganya dilihat dari aspek moral. Hanya dalam waktu beberapa hari usai Pemilu 17 April, telah terjadi demoralisasi luar biasa di kalangan bangsa. Muncul praduga-praduga negatif yang beredar masif di tengah masyarakat, hingga berdimensi internasional.
"Kami tidak ingin, pernyataan-pernyataan yang diberikan berbagai pihak bersifat menghindar atau bahasa gaulnya ngeles," kata Din. Misalnya, pernyataan sebagian pejabat pemerintah tentang tidak perlunya dilakukan otopsi terhadap korban atau tidak perlunya dibentuk TPF, itu malah membuka kecurigaan yang semakin besar di kalangan masyarakat.
Menurut Din, pihaknya di AMP-TKP mendorong DPR dan pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan melakukan otopsi dengan harapan moralitas bangsa kembali terbangun ke arah positif. Bangsa Indonesia memahami, kematian anggota mereka dalam jumlah besar dalam waktu singkat tentu bukan hal biasa, dan harus diketahui penyebabnya.
"TGPF itulah yang akan mencari penyebab kematian yang sebenarnya para korban tragedi kemanusiaan Pemilu. Apa pun hasilnya, silahkan diumumkan ke publik," tambah Din.
"Tapi jika pemerintah menolak pembentukannya, tentu nanti itu akan menjadi catatan dosa warisan yang jejak digitalnya tak akan terhapuskan," tegas Din. (plt)
