JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu realisasi pemerintah terkait pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang bakal meminta Presiden Joko Widodo menghentikan impor garam.

"Kita tunggu konsistensi Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) soal setop impor garam, kapan akan direalisasikan," kata Wakil Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Riyono, di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Menurut dia, saat ini tata niaga garam di Indonesia mengalami kondisi terburuk sejak 1986.

Riyono meminta pemerintah lebih fokus memikirkan keluhan petani garam.

Dia menjelaskan bahwa saat ini produksi garam nasional hanya dua juta ton/tahun, sedangkan kebutuhan garam konsumsi dan industri tiga juta ton. Dengan demikian, lanjutnya, terdapat defisit kebutuhan garam hingga satu juta ton/tahun.

Sebelumnya, Luhut menyarankan Presiden Joko Widodo menghentikan impor garam sebagai salah satu pemicu harga garam anjlok.

"Tadi, saya saran ke presiden soal harga garam supaya jangan lagi impor, karena saya pikir itu membuat harga garam jadi turun, apalagi impor pada waktu panen," kata Luhut di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Realisasi impor garam untuk kebutuhan industri pada semester I-2019 telah mencapai sekitar 1,2 juta ton dari alokasi impor yang diberikan awal tahun sebesar 2,7 juta ton untuk 55 perusahaan. (plt)