Masih berkaitan dengan masalah "blackout" PLN. Meski awal anggapan bahwapadam listrik hingga 10 jam adalah biasa akan tetapi dengan berbagai respon baik sikap Presiden yang mendatangi Kantor Pusat PLN dan "marah" kepada Plt. Dirut PLN maupun berbagai pertanyaan yang berkecamuk di kalangan masyarakat mulai dari adakah "human eror", "sengon tree" eror, kesengajaan untuk mendatangkan peralatan Cina, hingga analisis kemungkinan sabotase di 10 jam pemadaman, maka peristiwanya menjadi luar biasa. Jawaban Plt Dirut PLN tidak mengklarifikasi baik kepada Presiden maupun publik tentang apa sebab utama terjadinya "kerusakan" dan bagaimana hal ini bisa terjadi secara bersamaan di Jateng, Jabar, dan DKI.

Sebagai peristiwa luar biasa semestinya Presiden bukan menempatkan diri sebagai masyarakat awam yang kesal dan marah atas peristiwa merugikan ini. Presiden adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan atau kebijakan strategis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Karenanya rakyat perlu kejelasan kebijakan dan antisipasi ke depan karena dampak yang diakibatkan bisa bersifat multi dimensional.

Sebagai suatu "kasus" aneh, maka wajar jika ada upaya investigasi lanjutan. Hal ini untuk membuktikan bahwa peristiwa ini benar benar insiden bukan sabotase, suatu disain, atau lain nya.

DPR RI harus segera memanggil beberapa kementrian terkait termasuk tentunya Plt. Dirut PLN. Penjelasan yang terbuka dapat menenangkan masyarakat dan agar kejadian ini tidak dimanfaatkan oleh kepentingan asing untuk melakukan niat jahat. Antisipasi keamanan oleh aparat TNI dan Polri juga sangat diperlukan.

Pemerintah jangan semata sibuk dan ruwet mewanti wanti ancaman soal Khilafah atau FPI yang tidak jelas aksi membahayakan rakyat dan negaranya. Harus serius jugakepada masalah dugaan adanya penyusupan, sabotase, permainan bisnis, serta jaringan intelijen asing yang berkolaborasi dengan oknum elit dalam negeri yang secara diam diam dan sistematik menggerogoti kedaulatan negara serta mengacaukan stabilitas politik dan ekonomi bangsa.

Jadi, sekecil apapun masalah yang dapat menimbulkan dugaan buruk perlu untuk diklarifikasi tuntas, agar di samping kita tidak kecolongan oleh perilaku abai dan mengentengkan, juga untuk memperkuat benteng pertahanan kebangsaan dan kenegaraan kita. Dulu PKI komunis berani mencoba merebut kekuasaan karena faktor abai dan peluang yang terbuka lebar. Sabotase dan pengacauan ekonomi, sosial dan politik dilakukan secara "clandestine" bergerilya.
Sementara kedudukan Presiden pun semakin goyah dan lemah. Dan akhirnya tumbang.

6 Agustus 2019 (*)