Bandung, 10 Maret 2025-Bukan berarti sengaja mendorong terjadinya perubahan cepat atau revolusi akan tetapi kebijakan dan gaya memimpin Prabowo sebagai Presiden dapat memancing terjadinya revolusi. Prabowo tidak mampu meraih simpati rakyat bahkan cenderung mengabaikan perasaan hati rakyat. Cepat atau lambat rakyat akan marah dan melakukan perlawanan sporadis bahkan serentak.

Harapan awal yang digantungkan telah mengecewakan dan membuat rakyat frustrasi. Prabowo bukan pemimpin kuat yang patut didukung tetapi lemah, berkepribadian ganda, dan bergaya politik elitis. Khas kelasbangsawan. Tidak berpijak pada kekuatan rakyat melainkan berpihak kepentingan pejabat dan konglomerat. Jenderal omon yang sering mendahulukan emosi ketimbang intelegensi.

Kerentanan kepemimpimpinan Prabowo potensial memancing pembangkangan rakyat dengan alasan, antara lain :

Pertama, ia melanjutkan rezim Jokowi. Paradigma melanjutkan justru menjadiblunder sebab Jokowi sejak awal hingga mengakhiri jabatan dinilai butut alias tak berprestasi. Warisan dosa Jokowi terlalu berat yang harus dipikul Prabowo. Sasaran serangan rakyat akan menjadi satu paket Wo and Wi.

Kedua, korupsi sudah kelewat batas. Dimanapun kekuasaan korup selalu menjadi alasan terjadinya pemberontakan rakyat. Liga korupsi dengan urutan Pertamina, PT Timah, BLBI, Duta Palma, PT TPPI, Asabri, Jiwasraya, Kemensos, Sawit CPO, Garuda Indonesia, BTS Kominfo, dan Bank Century. Tertinggi Pertamina 968,5 trilyun dan terendah Bank Century 7 trilyun. Ribuan trilyun uang negara habis dirampok.

Ketiga, kabinet pemerintahan Prabowo bukan hanya tidak bermutu, tetapi banyak Menteri yang bereputasi buruk bahkan culas dan korup. Sementara Prabowo "omon"dan Gibran "bocil" hanya boneka tontonan kekonyolan. Jokowi masih membayangi kabinet Prabowo. Pertarungan terjadi antara Prabowo Gibran, Jokowi dan kongkomerat di satu sisi melawan rakyat dan berbagai elemen perlawanan di sisi lain.

Keempat, Aguan, Anthony Salim, Dato, Tommy Winatadan naga-naga lain sudah merasa kepanasan sehingga perlu berkumpul menyatukan kekuatan bertameng Prabowo. Semua sisi konglomerasi sedang disasar rakyat. Konsolidasi awal para taipan itu saat bersama Jokowi di IKN. Rakyat akan all out membela Garuda untuk menghancurkan Naga. Tidak ada waktu untuk menolong Prabowo yang tengah sesak nafas dililit Naga.

Kelima, kedaulatan hukum semakin hancur di bawah rezim Prabowo. KPK jadi mainan politik, Kejagung galak awal untuk melempem kemudian, Kepolisian membusuk akibat membela yang bayar. Hilang kepercayaan rakyat pada hukum.
Revolusi hukum dan politik merupakan satu kesatuan.

Gaya politik Prabowo yang tidak ajeg, banyak omong, dan kadang playing victim memancing rakyat berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri. Perubahan parsial tidak menyelesaikan masalah. Cara mengelola negara Prabowo yang oligarkis dan tidak berbeda, bahkan lebih parah, dari Jokowi dapat memancing terjadinya revolusi.

Gerakan mahasiswa yang menuntut adili Jokowi hanya pemanasan dan akan bereskalasi bersama elemen gerakan rakyat lainnya. Semakin masa bodoh pemerintah pada aspirasi dan perasaan rakyat akan semakin terkondisikan iklim yang revolusioner.

Terlambat mengantisipasi maka "there is a point of no return".
Revolusi itu menjadi jalan untuk meruntuhkan rezim oligarki.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 10 Maret 2025