SURABAYA (TEROPONGSENAYAN) --Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyampaikan, kebijakan impor rektor asingakan tetap dijalankan Presiden Jokowi. Sebab kebijakan tersebut diharapkan akan membangun daya saing.

"Begini, dalam konteks rektor asing itu yang perlu dipahami adalah bagaimana kita akan membangun competitiveness (daya saing). Jangan dilihat asingnya. Tetapi kalau kita ingin membangun kompetensi perlu ada challenging, perlu ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan nggak kompetisi itu," kata Moeldoko saat di Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C, Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (10/8/2019).

Moeldoko juga memaklumi jika selama ini ada suara-suara yang menolak rencana kebijakan impor rektor asing. Namun ia yakin kebijakan tersebut lama-lama akan diterima.

"Ya biasa kalau barang baru kan begitu (ditolak). Tapi lama-lama kan nggak," ujar mantan Panglima TNI itu.

"Itu (penolakan) tetap kita dengarkan lah. Pemerintah tetap mendengarkan aspirasi dari para rektor dari para penggawa itu. Tapi sekali lagi sebenarnya yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi itu adalah competitiveness-nya membangun jiwa kompetisinya itu lebih ke sana," tambahnya.

Meski begitu, lanjut Moeldoko, untuk penempatan rektor asing, pemerintah berencana akan mengawali dari perguruan tinggi swasta, bukan negeri. Dan hal itu juga sudah didiskusikan dengan Menristekdikti M Nasir.

"Saya sudah diskusi dengan Pak Menristekdikti. Mungkin nanti akan diawali dengan perguruan swasta dulu ya. Universitas swasta dulu, dicoba dulu. Mungkin secepatnya," papar Moeldoko.

Saat ditanya mengapa harus kampus swasta dulu untuk penempatan rektor asing, Moeldoko menjelaskan bahwa hal itu hanya sekadar percobaan dan bisa di mana saja.

"Ya namanya juga nyoba, bisa saja ke mana aja lah," pungkas Moeldoko sambil terkekeh.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir menyebut Presiden Jokowi setuju dengan usulan rektor asing. Saat ini tergantung dari persiapan Kemenristekdikti untuk pelaksanaannya.

Nasir mengatakan sudah mengungkapkan secara lisan kepada Presiden soal rencana "rektor impor" itu. Lampu hijau sudah diberikan tinggal persiapan saja agar bisa dilaksanakan tahun 2020.

"Beliau setuju, tergantung bagaimana saya siapkan, kalau persiapan tidak bagus ya mungkin kita pending atau bagaimana," kata Nasir usai acara pengambilan sumpah dokter baru ke 227 di Undip, Semarang, Kamis (1/8). (Alf)