JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam meminta momentumHUT RI ke-74, dijadikanPemerintah untukmemerhatikan spesialisasi kawasan pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan.

Menurutnya,kini sudah waktunya kawasan pangan itu dipetakan. Dia juga mengingatkan jangan ada pemaksaan kepada daerah yang tidak mampu memproduksi komoditas pangan tertentu.

"Saya kira yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah perlu adanya spesialisasi. Misalnya, kabupaten ini untuk memproduksi beras jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa memproduksi beras," kata Ibnu di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

"Kabupaten atau kota ini misalnya memproduksi hortikultura, jangan dipaksakan kalau daerahnya topografi pegunungan. Jadi sudah waktunya ada kawasan pangan dipetakan," tambahnya.

Demi menuju kedaulatan pangan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, masih ada amanat yang belum terealisasikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Amanat yang dimaksud Ibnu adalah pembentukan Badan Pangan Nasional. Pembentukan badan ini diamanatkan untuk dibentuk dua tahun setelah pembentukan Undang-Undang namun sampai sekarang belum dibentuk.

"Amanatnya yang belum terealisasi adalah pembentukan badan pangan. Badan pangan itu diamanatkan dalam UU pangan dua tahun setelah dibentuk Undang-Undang tapi sampai sekarang belum dibentuk," jelasnya.

Ibnu mengatakan, pihaknya juga mendukung keinginan Pemerintah untuk tidak banyak mengimpor bahan pangan, karena sebenarnya Indonesia sudah cukup memiliki beberapa varietas pangan.

"Kita tentunya mendukung sekali keinginan Presiden untuk tidak banyak mengimpor bahan pangan karena beberapa varietas pangan contohnya beras itu sudah cukup dalam negeri," imbuhnya. (Alf)