JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kementerian Dalam Negeri mewaspadai potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 2020 mendatang.

Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, mengatakan semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020.

Menurut Bahtiar, utamanya pada media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.

"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," kata dia di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Apalagi untuk mengatasi adanya kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat kata dia harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif.

"Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," ujarnya.

Masih menurut Bahtiar, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada tahun 2020 yang akan digelar di 270 daerah.

Ancaman dan potensi tersebut, lanjut dia, perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.

"Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," jelasnya. (ahm)