JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan kalau pemerintah tidak ada rencana akan memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi, teroris, dan bandar narkoba.

Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Yasonna kemarin, dimana beberapa narapidana akan dibebaskan dengan ketentuan tertentu untuk menimalisir penularan wabah virus corona.

"Supaya clear ya, sampai sekarang pemerintah tidak ada rencana mengubah atau merevisi PP Nomor 99/2012," tegas Mahfud melalui video pressconference, di Jakarta, Sabtu (04/04/2020).

Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012 adalah tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Mahfud menambahkan didalam Peraturan Pemerintah tersebut tertulis ada tiga kategori warga binaan yang tidak mendapatkan hak remisi yaitu kasus korupsi, terorisme dan narkoba.

"Jadi, sampai hari ini tidak itu rencana memberikan pembebasan bersyarat kepada napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba," tambahnya.

Mahfud mengatakan bahwa benar ada rencana untuk memberikan remisi kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah wabah virus corona.

"Pekan lalu memang ada keputusan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum," katanya.

Seperti yang diketahui kalau Menkumham Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi PP Nomor 99/2012, seiring dengan kebijakan pembebasan tahanan di tengah wabah Corona didalamnya mencakup pula narapidana korupsi.

Mahfud menilai kalau apa yang disampaikan oleh Yasonna Laoly mungkin merupakan usulan atau aspirasi dari beberapa masyarakat.

"Bahwa yang tersebar di luar itu, mungkin saja ada aspirasi masyarakat kepada Kemenkumham, dan Kemenkumham menginformasikan kalau ada permintaan masyarakat atau sebagian masyarakat untuk itu," pungkasnya.