Seterilkan lingkar dalam Presiden dalam kepentingan manfaatkan pengaruh untuk ambil keuntungan uang negara. Ini yang segera harus dilakukan agar kasus surat stafsus presiden Jokowi yang pada intinya meminta camat se-Indonesia untuk kerjasama pendampingan relawan desa melalui PT Amartha mikro fintek. Untung saja hal ini cepat terbuka ke publik. Jika tidak dan terus berlanjut maka akan jadi bagian dari cacat tersendiri dalam pemerintah Jokowi.

Kesalahan pertama adalah gunakan kop sekretariat kabinet. Hal ini preseden buruk dan bagian dari keteledoran atau indikasi maladministrasi tersendiri.

Kekeliruan kedua, merupakan ekspresi dari keinginan oknum tertentu yang berada di lingkar dalam istana untuk manfaatkan pengaruh jabatan dan atau kesan kedekatan dengan orang nomor wahid di negeri ini. Padahal birokrasi seharusnya sudah melangkah jauh ke arah profesionalisme, di mana setiap penanganan proyek ada syarat yang harus dipenuhi dan semuanya melalui lelang terbuka.

Saya sendiri, sejak pertengahan 1990an hingga awal 2000 an, pernah terlibat dalam merancang program program pemberdayaan masyarakat melalui Ditjen Bangda Depdagri (saat ini Kemendagri), dan terlibat langsung dalam pengerahan tenaga pendapat untuk beberapa program pemberdayaan masyarakat di indonesia. Juga terlibat sebagai konsultan untuk pengembangan peran serta masyarakat termasuk melalui pendanaan dari program World Bank.

Tetapi semua yang terlibat di dalamnya, termasuk perusahaan konsultan, terseleksi melalui syarat yang ketat. Tak ada pesanan dari siapapun. Ini artinya, jika saat ini masih ada oknum yang ada dalam barisan pemerintahan yang bersikap seperti surat dari oknum stafsus presiden itu, maka suatu kemunduran yang luar biasa. Istilahnya "zaman sudah secanggih ini kok masih ada kelakuan yang seperti zaman bahaula". Apalagi stafsus itu, konon, masuk kategori milenial. Wah... ini bikin malu generasi ya. Aneh aneh. Jangan jadi contoh.

Yang dikuatirkan oleh masyarakat luas atau publik, jangan sampai cara seperti ini sudah jadi kebiasaan yang selama ini terekspos saja di tengah eksistensi masyarakat atau watch demikian lemah. Nyaris sudah tak ada LSM yang fokus secara khusus untuk pengawasan administrasi keuangan negara, apalagi yang bersifat sektoral. Ketika saya dan beberapa rekan membentuk FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) di awal era reformasi dan saya mengomandoinya sampai tahun 2004, gerakan LSM masih sangat kuat dan berpengaruh. Namun kini, tak berlebihan kalau dikatakan sudah umumnya meredup. Sementara pengaruh atau materi adalah sangat dahsyat termasuk melumpuhkan hampir semua elemen idealisme kritis. Apalagi kelompok yang disebut terakhir ini tidak memperoleh topangan pendanaan kuat. Maka tidak heran kalau korupsi dan atau pemanfaatan jabatan kemungkinan semakin tidak terkontrol.

Hal lain yang dikuatirkan publik adalah daya kontrol Presiden Jokowi terhadap orang di sekelilingnya. Jokowi boleh jadi orangnya sangat baik, namun orang di sekitarnya yang kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka. Ini akan jadi kian serius di periode kedua beliau.