JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Indonesia tengah menderita dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat virus korona (Covid-19). Sayangnya, keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dibawah penderitaan orang lain.
Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal mafia terkait tata niaga alat kesehatan (alkes). Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan Indonesia sangat besar.
Mafia, kata Erick, merujuk pada para pedagang yang lebih suka terus-terusan mengimpor alat kesehatan ketimbang memproduksinya di dalam negeri, lantaran dinilai jauh lebih menguntungkan.
Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih 90 persen impor alkes dari luar negeri. Padahal, alkes merupakan komoditas penting yang menyangkut kesehataan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan perlu dikurangi.
Menurut Erick, mewabahnya virus corona di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut. Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain.
Atas hal itu, Presiden Jokowi memerintahkan Erick untuk membangun industri farmasi di Indonesia. DPR pun sebagai mitra kerja Pemerintah langsung merespon pernyataan Erick Thohir tersebut dan permintaan Presiden Jokowi itu.
Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, mengakui sektor-sektor ekonomi di Indonesia banyak dikuasai oleh segelintir orang. Mereka membangun kartel dan bisa menentukan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai keinginan mereka.
"Tentu hal ini harus dibenahi oleh pemerintah. Termasuk impor pengadaan alat kesehatan yang kata Menteri BUMN Erick Thohir dikuasai mafia. Harus segera diakhiri," kata Amin saat dihubungi, Senin (20/4/2020).
TEROPONG JUGA:
> Memberantas Mafia Pengadaan Alat Kesehatan di Tengah Wabah Korona
> Industri Kesehatan Dikendalikan Mafia, Tantangan Berat di Saat Perang Melawan Corona
> Arya Sinulingga Duga Ada Mafia Impor Ventilator
Lebih lanjut Amin mengatakan seharusnya pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada kemampuan dalam negeri. Indonesia sebetulnya kaya akan bahan baku, namun dibutuhkanpolitical willyang kuat agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi. Bukan bangsa yang bermental impor sehingga sangat bergantung pada bangsa lain.
"Devisa kita banyak mengalir keluar negeri, padahal kondisi kondisi ekonomi dalam negeri masih memprihatinkan," ujar dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga menilai masalah ini tidak perlu dilaporkan ke penegak hukum atau di bawa ke ranah pidana. Pasalnya, mafia Alkes itu masuk ranah kebijakan.
Oleh sebab itu, langkah yang perlu ditempuh dalam jangka pendek yakni tunjuk langsung importir diluar pihak-pihak yang masuk jaringan mafia.
"Jadi yang harus dibereskan adalah kebijakan pemerintah agar tidak memunculkan praktek mafia atau kartel. Dalam jangka pendek, membuat kebijakan untuk melahirkan pengusaha alkes yang baru," katanya.
Untuk melahirkan pengusaha baru, menurut Amin sebetulnya mudah. Sebab, banyak pengusaha lama yang sudah mapan, dan pengusaha baru yang sedang tumbuh. Di samping itu perlu diberi ruang untuk mereka menjadi pengusaha alkes.
"Pemerintah enggak perlu terjun dalam urusan teknis, tapi yang penting adalah harus ada keberpihakan kepada pengusaha baru diluar jaringan mafia," pungkasnya.
