JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah sekian lama menjadi penopang ekonomi Indonesia, khususnya di tingkat regional. Namun, usaha rakyat ini agaknya belum terekspos secara maksimal meski pemerintah telah berupaya mendorong keberadaannya.
Sarana branding dan teknologi adalah dua elemen untuk mempercepat pengenalan produk-produk UMKM. Di Indonesia, pemerintah telah menyediakan lembaga layanan pemasaran produk UKM bernama Small and Medium Enterprises and Cooperative (Smesco). Lembaga ini sangat berfungsi untuk mengangkat UMKM dalam situasi krisis seperti sekarang.
Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM agar memanfaatkan Smesco untuk membantu pelaku UMKM. Tujuannya, agar UMKM mampu bertahan dan bangkit di era New Normal.
Jika selama ini Smesco hanya berfungsi menjadi ruang pamer dan pasar produk UKM, legislator PKS ini mendorong agar Smesco dikembangkan menjadi hub network pemasaran daring (online) produk UMKM sebagai strategi baru pemasaran produk mereka.
“Hasil berbagai riset, tren ke depan, penguatan inovasi dan produk lokal berbasis UMKM akan menjadi kunci kekuatan ekonomi nasional, sedangkan globalisasi bisnis akan berkurang karena terdampak pandemi Covid-19,” kata Amin dalam keterangannya, Selasa (26/5).
TEROPONG JUGA:
> DPR : Sektor UMKM Tulang Punggung Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19
Sebagai media memasarkan produk, Amin menekankan pentingnya teknologi digital. Strategi ini dinilainya paling jitu untuk bertahan dan bangkit di era new normal. Perdagangan online dan inovasi lokal sebagai produk UMKM akan bahu-membahu menggeliatkan ekonomi.
Baik di musim pandemi dan maupun normal, konsumen sudah terbiasa memanfaatkan toko online dengan aplikasi digital via smartphone karena memudahkan transaksi jual beli tanpa dibatasi ruang maupun waktu.
“Jika ingin memperkuat dan membangkitkan UMKM, maka inilah momentum yang tepat bagi pemerintah memperkuat Smesco agar bisa bersaing dengan berbagai toko daring yang sudah mapan,” jelas Amin.
Lebih jauh legislator dari dapil Jawa Timur IV ini mengutip data Bank Indonesia yang menyebutkan 93 persen produk yang dipasarkan di 22 toko digital saat ini adalah produk impor. Kondisi itu turut memperbesar defisit neraca perdagangan Indonesia atau CAD (current account deficit), dimana pada kuartal I tahun 2020 ini tekor minus 1,4 persen atau senilai US$3,9 miliar. Sedangkan defisit neraca pembayaran indonesia (NPI) mencapai minus US$8,5 miliar atau setara Rp127,5 triliun.
Smesco, lanjut Amin, bisa mengembangkan toko digital sendiri dengan memanfaatkan platform open source agar berbiaya murah dan pengembangannya lebih mudah. Smesco hanya tinggal meningkatkan marketplace yang sudah ada saat ini dengan database yang dimiliki ke ranah digital.
Menurut Amin, Kemenkop dan UKM juga bisa menggandeng Bandung Techno Park binaan Yayasan Telkom untuk pengembangan platform digitalnya, karena upaya untuk membangun digital-marketplace besar tentu saja tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi.
“Pemerintah bisa menunjuk BUMN yang berpengalaman membina UMKM seperti PT Sarinah untuk manajemen dan sistem pengelolaannya. Sinergi semacam itu penting agar UMKM kita bangkit dan tumbuh dan menjadi tuan di negerinya sendiri,” ujarnya.
Mantan auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini juga prihatin dengan data yang disodorkan Ekonom Faisal Basri yang menyebutkan impor komoditas pangan sangat tinggi, khususnya sayuran yang sudah mencapai US$770 juta setahun pada 2019, atau setara dengan Rp11,5 triliun.
"Seharusnya Kementerian Koperasi dan UKM bisa memperkuat pasar bagi produk petani Indonesia dengan mengembangkan market place bagi produk mereka yang melimpah," kata Amin.
