JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan turunnya Nilai Tukar Petani (NTP) semenjak pandemi Covid-19 menerjang sektor pertanian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan 2 Juni 2020 menyebutkan NTP nasional untuk bulan Mei tahun 2020 sebesar 99,47 atau mengalami penurunan sebesar 0,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah agar kerugian di kalangan petani tidak terus berlanjut. Ia mengungkapkan SPI telah mewanti-wanti pemerintah mengenai dampak dari pandemi Covid-19 terhadap para petani.
“kita (SPI) sudah mengingatkan pemerintah bahwa petani menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Di satu sisi, petani menjadi vital karena produksi pangan harus tetap berjalan di tengah pandemi. Sementara di sisi lain, petani menjadi rentan, baik itu risiko tertular Covid-19 maupun tidak terserapnya hasil produksi pertaniannya,” kata Henry di Medan melalui keterangan tertulis, Rabu, 1 Juni 2020.
TEROPONG JUGA:
> Jutaan Hektare Tanah Terlantar, Serikat Petani Siap Bantu Pemerintah Cetak Sawah
Henry mengatakan penurunan NTP Mei 2020 berarti nilai NTP nasional berada di bawah standar impas petani atau di bawah 100. Hal ini berarti bahwa petani mengalami kerugian, karena harga yang diterima petani (hasil penjualan) lebih kecil daripada harga yang dibayar (pengeluaran konsumsi rumah tangga dan modal produksi).
Dalam publikasinya BPS juga menyebutkan penurunan NTP nasional dipengaruhi menurunnya NTP di tiga subsektor, yakni NTP Subsektor Tanaman Pangan (0,54 persen), Subsektor Hortikultura (0,58 persen), dan penurunan terbesar di Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (2,30 persen).
“Untuk NTP tanaman hortikultura, penurunan harga jual di tingkat petani dirasakan oleh petani anggota SPI di wilayah. Tanaman cabai misalnya, di beberapa wilayah seperti Rembang bahkan pernah mencapai Rp 5.000 (per kilo). Harga ini sangat rendah dan disini perlunya intervensi dari pemerintah, apakah melalui kebijakan operasi pasar atau kebijakan lainnya yang dapat memberikan keuntungan pada petani," jelasnya.
Sedangkan besarnya penurunan NTP untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Henry menyebutkan hal ini dipengaruhi kebijakan negara-negara untuk memproteksi wilayahnya sehingga membatasi arus perdagangan internasional.
“Untuk tanaman perkebunan rakyat jelas terdampak karena akses keluar-masuk di tiap-tiap negara dunia semakin ketat," kata dia.
SPI, kata Henry, menilai pemerintah harus berani mengambil kebijakan untuk mengonversi tanaman-tanaman perkebunan ke tanaman pangan. Pasalnya, harga tanaman perkebunan saat ini semakin menurun dan masih banyak tanah-tanah perkebunan yang dapat dimaksimalkan untuk tanaman pangan. Hal ini relevan dengan ancaman krisis pangan yang diprediksi oleh Organisasi Pangan Dunia (FAO).
"Kita harus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia," tandasnya.
