Masalah rasisme di Amerika Serikat (AS), memang tidak pernah surut sejak awal negara itu berdiri maupun setelah 400 tahun merdeka. Belum lagi tuduhan masalah COVID-19 yang sejak awal bermula dari laboratorium Fort Detrick, North Carolina/AS dan kemudian dikembangkan oleh Dr.Antony Fauci, Kepala National Institute of Health (NIH)/AS di Laboratorium di Wuhan/China dengan investasi USD 3,7 juta. Kemudian “bocor” dan virus ini menyebar ke seluruh dunia.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. Yudi Mikovits dalam bukunya Plague of Coruption-Restoring Faith in the Promise of Science yang baru diterbitkan oleh Skyhorse Publishing, New York pada April tahun 2020 ini. Dikatakan bahwa COVID-19 ini “by design” bukan secara alami dan dikembangkan oleh para kaum globalis baik di AS maupun di China dalam rangka menjual obat dan peralatan ke seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah memperkaya diri mereka (para kaum globalis) yang memiliki farmasi dan peralatan kesehatan yang pasti sangat dibutuhkan oleh dunia kesehatan.

Mengingat belum ada vaksin untuk mengatasi virus Corona ini, maka peralatan medis maupun obat-obatan pasti terjual dan memperkaya segelintir kelompok yang terlibat dalam konstruksi ini.

Rasisme di AS

Dalam sejarah AS, rasisme tidak terjadi dengan sendirinya melainkan di “design” untuk kepentingan politik maupun ekonomi. Dapat dilihat juga di beberapa belahan dunia lain, seperti di Afrika Selatan. Dimana Nelson Mandela berjuang melawan perbedaan perlakuan atas dasar ras atau politik warna kulit. Ketika itu meskipun di penjara, dia terus menjadi simbol perlawanan orang kulit hitam. Walaupun mengalami provokasi yang mengerikan, ia tidak pernah menjawab rasisme dengan rasisme.

Nelson Mandela yang sempat menjadi Presiden Afrika Selatan ini telah menjadi inspirasi bagi kebangkitan orang-orang yang tertindas. Sejarah kekerasan sudah terjadi berabad-abad lamanya di AS.

George Floyd adalah pemantik atas nama solidaritas diskriminasi warna kulit, baik di Amerika maupun di dunia. Minneapolis dapat dikatakan menjadi saksi bagaimana rasisme terus menggerus AS. Unjuk rasa mendapat simpati baik di AS maupun belahan dunia lainnya.

Kematian George Floyd telah memicu gelombang protes di Amerika Serikat, melepaskan kemarahan lama yang membara atas bias rasial dalam sistem peradilan pidana AS. Ancaman orang kulit hitam di Minneapolis bukanlah virus yang menjadi pandemi, tetapi akar kekerasan pihak kepolisian.

Apakah Rasisme terjadi di Papua?

Kasus George Floyd tentu ikut mendapat simpati di hati masyarakat Indonesia, khususnya di Papua. Hal ini diviralkan melalui media sosial tentang rasis di AS maupun “korban rasis” terhadap orang Papua. Apakah perlakuan terhadap orang Papua juga tergolong “rasisme” di Indonesia?. Ini masalah perspektif dan perlakuan yang semena-mena ketika pendekatannya sejak awal adalah represif (kekerasan).

Ada unsur ketidak adilan, kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang terabaikan sejak awal integrasi dan pendekatan represif pemerintah yang silih berganti terus berlangsung. Butuh Leadership yang kuat untuk merubah sistem yang ada agar pendekatannya lebih manusiawi dan hak-hak demokrasi orang Papua harus dijunjung tinggi dalam negara Indonesia yang demokratis berazaskan Pancasila.

Butuh payung regulasi yang kokoh dalam hal tersebut diatas serta pengawasan yang ketat dalam setiap bidang kehidupan di Papua, utamanya terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Presiden Jokowi harus mengubah perspektif pemerintahannya dalam menyelesaikan Papua. Kondisi Papua kini memburuk dalam hal Hak Asasi Manusia, karena komitmen Jokowi sejak awal pemerintahannya tidak dijalankan secara konsisten. Komisi Nasional HAM mencatat pengaduan kasus-kasus penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan lima tahun terakhir ini cukup tinggi.

Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan represif pemerintah selama ini berpotensi mengobarkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada kebencian terhadap pemerintah apalagi mendapat dukungan “angin sorga” dari luar Papua.

Papua adalah satu-satunya koloni di Indonesia sejak 24 Agustus 1828 berdasarkan proklamasi Raja Belanda Willem I dimasukkan kedalam pemerintahan Hindia Belanda. Koloni-koloni lainnya seperti Jawa, Sumatera dan lainnya adalah limpahan usaha dagang VOC kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia pada tanggal 31 Desember 1799, 146 tahun sebelum Indonesia merdeka. Orang Papua tidak didatangkan dari luar seperti orang Afrika yang didatangkan ke AS kemudian menjadi warga negara AS.

Para penasehat Presiden Jokowi harus meyakinkan Jokowi, bahwa pendekatan keamanan dan pemberangusan hak-hak sipil orang Papua tidak akan menyelesaikan masalah Papua secara tuntas.

Di bawah Leadership Presiden Jokowi, rezim pemerintah yang ada harus memulai kembali komitmennya untuk menjamin Papua yang lebih aman, damai, sejahtera dan demokratis tanpa diskriminasi. Jokowi harus meninggalkan legacy dengan mengubah “Memoria Pasionis” (Ingatan Penderitaan) dengan “Memoria Felicitas” (Ingatan Kebahagiaan) di Tanah Papua. Semoga!!!