JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat Mulyadi mengingatkan agar Pemprov Jabar mengkaji kembali bahkan mengurungkan niatnya untuk menggabungkan Bank Jawa Barat (BJB) dengan Bank Banten. Sekalipun keinginan tersebut didasari atas perintah pemerintah pusat.

Mulyadi yang juga Anggota Banggar DPR RI itu beralasan bahwa upaya penyelamatan Bank Banten melalui skema merger justru berpotensi mengorbankan BJB itu sendiri.

Sebaiknya, tegas dia, pemprov Jabar tidak mengorbankan BJB yang notabenenya aset kebanggaan masyarakat Jabar.

"Kita harus jaga aset masyarakat Jabar, jangan karena kebijakan pusat, lalu kita pasrah, punten (maaf)," kata eks Ketua DPD Gerindra JaBar itu kepada wartawan, Senin (15/6/2020).

Lebih lanjut Mulyadi juga mendesak agar DPRD Jabar meminta kajian secara komprehensif kepada Pemprov Jabar. Kajian dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dampak positif dan negatif dibalik rencana merger Bank Jabar dengan Bank Banten.

Disamping itu, kata dia, jika melihat status BJB yang notabenenya merupakan perusahaan terbuka. Otomatis segala kebijakan harus berdasarkan keputusan pemegang saham. Meskipun Mulyadi mengakui, mayoritas pemegang saham BJB adalah Pemprov Jabar.

"Pemegang saham mayoritas kan pemprov, belum lagi sudah TBK, ada aturan jika corporate action TBK bernilai material perlu persetujuan pemegang saham," tegas Politikus Gerindra itu.

Mulyadi kembali menekankan agar para anggota dewan daerah menjaga dan memperkuat seluruh sumber daya yang dimiliki daerah.

Sehingga menjadi benteng ketahanan sosial ekonomi yang tangguh, dimana pada akhirnya mampu menjaga masyarakat melewati musibah ini dengan selamat.

"Terutama atas saham di Bank Milik Daerah, pastikan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, bentuk business plan yang berpihak pada kemajuan daerah dan kawal jangan melakukan corporate action yang ujungnya akan merugikan. Bahkan membahayakan kondisi bank daerah tersebut. Seperti mengambil alih saham perusahaan lain yang kondisi keuangannya sakit," sindirnya.

Untuk diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkeinginan membantu penyelamatan PT Bank Banten Tbk dengan menggabungkannya dengan BJB. Keinginan Ridwan Kamil itu disebut-sebut atas perintah Pemerintah pusat.

Dalam sebuah kesempatan, Kamil mengungkapkan bahwa keinginan merger tersebut masih dalam tahap due diligence atau uji tuntas.

Menurut Kamil, proses due diligence mesti dilakukan secara detil mengingat PT Bank Banten sedang dalam kondisi yang pailit. Secara prinsip ekonomi, pembelian bank yang sedang dalam kondisi tidak baik akan jauh lebih murah, namun tetap tidak sesederhana itu.

"(Penggabungan Bank Banten dan Bank BJB) Sedang proses due diligence, jadi apakah secara profesional bisa atau tidak. Kalau bisa pentahapannya seperti apa (sedang dikaji). Tapi, niat baiknya sudah ditunjukan. Kami ingin menolong sesama bank daerah.
Sudah diarahkan pak Presiden," kata Kamil di Bandung Barat, Minggu (14/6).

"Pailit, kan harganya murah. Tapi, membeli bank tidak sesederhana itu. Ada kajian. Itu akan mengatur berapa harganya, mengundang risiko atau tidak. Tapi selama ini proses sedang dilakukan," imbuhnya.