JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat Sartono Hutomo mempertanyakan salah hitung anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana dinyatakan Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini.
Menurutnya, kesalahan menghitung anggaran PEN tidak bisa dianggap sepele.
"Ini kita sedang bicara konteks organisasi negara. Artinya, management keuangan negara ada dalam koridor UU dimana didalamnya ada profesionalisme. Bagaimana ceritanya sekelas negara bisa salah hitung anggaran. Kita sedang kelola negara bukan warung kelontong," sindir Sartono kepada wartawan, Senin (07/09/2020).
Lebih lanjut Sartono yang juga anggota komisi VII DPR RI itu meminta pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang ke publik terkait hal itu.
"Saya kira pemerintah mesti menjelaskan secara transparan ke publik apa yang dimaksud salah hitung anggaran PEN itu. Tidak bisa hanya menjelaskan melalui media saja," tandasnya.
Menurutnya, pernyataan Ketua Satgas PEN bisa multitafsir ditengah kondisi perekonomian negara saat ini.
"Apa betul salah hitung anggaran atau jangan-jangan anggaran untuk program PEN itu sendiri sesungguhnya belum mencukupi," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengaku bahwa pemerintah salah menghitung besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kesalahan hitung terjadi pada pos subsidi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Akibat kesalahan hitung tersebut membuat anggaran yang disediakan mencapai Rp35 triliun. Budi mengatakan anggaran itu terlalu besar. Akibat kesalahan itu realisasi penggunaan anggaran itu baru Rp3 triliun.
"Program subsidi bunga UMKM budget (anggaran) Rp35 triliun, tapi baru serap Rp3 triliun padahal disalurkan kredit ke 8 juta pengusaha UMKM. Besar sekali, kami lihat kurang tepat hitungan di awal, pagu terlalu besar jadi realisasi penyerapan kecil sekali," katanya pada diskusi daring Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah, Jumat (4/9).
Budi memperkirakan hingga akhir tahun, pagu hanya akan terserap maksimal Rp10 triliun, sehingga masih akan ada sekitar Rp25 triliun dana yang menganggur. Kelebihan Dana tersebut disebutnya akan disubsidi silang untuk program UMKM lainnya.
Salah satunya yaitu program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta. Budi mengatakan bahwa Banpres laris manis. Semenjak diluncurkan pada 24 Agustus lalu, realisasi telah mencapai 61 persen.
Sementara, untuk program keluarga harapan (PKH), per Jumat (4/9), realisasi mencapai 71 persen dari pagu anggaran sebesar Rp37,4 triliun. Diharapkan, hingga Desember, realisasi dapat mencapai 100 persen.
Dari total pagu anggaran PEN yaitu Rp695 triliun, sekitar Rp488 triliun di antaranya merupakan tanggung jawab Satgas PEN yang ditargetkan terserap seluruhnya hingga akhir tahun ini.
