JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan respon terkait dengan temuan BPK soal adanya selisih alokasi biaya program PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun.

Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp695,2 triliun. BPK mengatakan selisih sekitar Rp147 triliun tersebut terjadi karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut.

"Kemenkeu perlu memberikan penjelasan mengenai ini. Saya kira mereka memiliki jawaban atas hal tersebut," kata Politikus PAN itu kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).

Najib mengingatkan, jika perencana, pelaksana dan pengawasan mestinya dapat berjalan sesuai aturan.

"Perencana, pelaksana dan pengawasan mesti berjalan sesuai aturan sehingga dampak positif akan terasa maksimal dan tentu saat pemeriksaan akan menunjukan kinerja keuangan yang baik," tutur Najib.

Najib pun meminta, agar semua pihak dapat memberikan kesempatan Kementerian Keuangan untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi terlebih dahulu terkait temuan BPK tersebut.

"Saya rasa beri kesemptan mereka untuk menjelaskan dan klarifikasi terlebih dahulu agar penilaian senantiasa fair," pungkas Najib.