JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Aliansi Rakyat Bergerak akan kembali menggelar aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Yogyakarta hari ini, Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi yang sebelumnya dikenal dengan seruan #GejayanMemanggil ini kini menyerukan #JogjaMemanggil.
Melalui seruan di akun Instagram gejayanmemanggil, aksi hari ini bertajuk "Mosi Tidak Percaya: Turunkan Jokowi - Ma"ruf, Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, dan Bangun Dewan Rakyat!". Meski begitu, Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan tajuk aksi ini bukanlah tuntutan kepada perangkat negara.
"Ini merupakan sebentuk seruan yang kami tujukan pada sidang para pembaca yang budiman untuk mendeligitimasi intervensi negara atas kehidupan sipil--yang mana adalah kita semua," tulis Aliansi Rakyat Bergerak, Kamis, 8 Oktober 2020.
Salah satu peserta aksi, Ardy Syihab, menyebut aksi hari ini bakal lebih tinggi eskalasinya ketimbang aksi-aksi #GejayanMemanggil sebelumnya. Selain perubahan nama menjadi #JogjaMemanggil, lokasi aksi pun digeser dari Jalan Gejayan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor Gubernur DIY.
Massa akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada, kemudian long march menuju Tugu Jogja, lalu ke kantor DPRD dan gubernur di Jalan Malioboro. Ardy mengatakan Aliansi Rakyat Bergerak telah melakukan persiapan matang untuk aksi hari ini.
Ardy mengungkapkan, tuntutan semacam itu baru sekali ini diserukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak. Dalam aksi tahun lalu yang menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan sejumlah RUU kontroversial lain pada tahun lalu, seruan aksi tak seperti hari ini.
"Bagaimana orang yang dipilih di pemilu membuat regulasi-regulasi yang ditolak rakyat dan tak dipercaya lagi oleh rakyat, lantas mau bagaimana lagi yang dilakukan pemerintah," katanya.
Aksi #JogjaMemanggil hari ini menyerukan penggantian rezim secara menyeluruh hingga pembentukan dewan rakyat. Dalam unggahan di Instagram gejayanmemanggil, Aliansi mengajak masyarakat untuk mengonsolidasikan kekuatan menyeret turun rezim yang bercokol hari ini.
Aliansi menyatakan aksi bukan untuk mengganti satu lakon dengan lakon lainnya yang sama-sama buruk. Seperti yang diinginkan kelompok mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, Aliansi ini menyatakan menolak ikut dalam dikotomi pascapilpres 2014 yang tak usai.
"Demi merebut hak-hak yang sudah lama dikebiri, kita perlu merumuskan cara kita sendiri: menemukan suatu bentuk di mana kepentingan-kepentingan rakyat dapat diakomodir secara setara. Sebuah otonomi horizontal. Sebab katanya rakyat ialah hukum itu sendiri," tulis Aliansi di akun gejayanmemanggil.
