JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak instansi Pemerintah dalam penyusunan cetak biru perencanaan dan kerjasama sistem nasional Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Penyusunan cetak biru tersebut disamping sebagai target kinerja BPIP, juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada acara ‘Presidential Lecturer’ akhir tahun lalu di Istana negara.
Wakil Kepala BPIP, Prof. Hariyono mengatakan, upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa membutuhkan gotong royong yang melibatkan semua kalangan.
“Gotong royong bukan sekedar kerja bakti tapi merupakan sinergi berbagai kalangan dalam mengimplementasikan dan mengaktualisasikan nilai-niai Pancasila. Karena itu, sangat tepat jika BPIP mengajak semua kalangan, terutama kementerian-lembaga di dalam proses-proses pembinanan Pancasila”, kata Hariyono saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Cetak Biru Perencanaan dan Kerjasama Sistem Nasional PIP di Bandung, Kamis (15/10).
Sinergi antar pihak masyarakat maupun lembaga mempunyai sejumlah tantangan. Menurut Hariyono, di antara persoalan itu adalah masalah integrasi bangsa yang bukan hanya sekadar integrasi wilayah, tapi juga integrasi tanah air, integrasi bangsa, khususnya aspek kesadaran kebangsaan, kenegaraan dan pemerintahan.
Lebih lanjut ia menerangkan, untuk menjaga keutuhan dan integrasi bangsa Indonesia ke depan, perlu dibangun penguatan kesadaran bangsa. Setiap anggota masyarakat, kata dia, tidak ada lagi yang merasa terasing dengan sesama anak bangsa.
Demikian pula menurut Hariyono tentang konsistensi regulasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus diperkuat secara terus-menerus dalam kesadaran berpemerintahan.
"Mekanisme bernegara harus dipegang oleh semua komponen masyakat. Dalam berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan sikap kedewasaan," katanya.
Penyusunan dokumen cetak biru sisnas Diklat PIP disamping sebagai tugas BPIP, juga merupakan amanat para pendiri bangsa. Penyusunan cetak biru diharapkan mampu menyesuaikan perkembangan zaman kekinian. Selain itu, pengembangan Diklat PIP juga perlu memanfaatkan sarana media sosial.
"Tantangan di medsos seringkali muncul video-video dan ujaran-ujaran kebencian yang dapat mendegradasi moral masyarakat, terutama generasi milenial.
Jika pasar sering meretas masyarakat sehingga tidak tahu mana kebutuhan primer mana sekunder, sementara medsos juga meretas kita hingga sulit menerima perbedaan di antara kita sesama anak bangsa”, kata Hariyono menerangkan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan BPIP, Dr. Baby Siti Salamah, yang juga penyelenggara acara mengatakan, kolaborasi lintas kementerian-lembaga yang dilakukan saat ini merupakan wujud nyata dari aktualisasi prinsip gotong royong.
"Mudah-mudahan dengan adanya cetak biru ini, kita memiliki acuan bersama yang menjadi panduan bagi seluruh kementerian dalam menyelenggarakan diklat PIP," kata Baby.
Kolaborasi ini, kata Baby, merupakan tugas dan tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain menyusun program hingga teknis pelaksanaannya.
"Dengan evaluasi itu, kami dari BPIP bersama-sama dengan kementerian-lembaga dan elemen masyarakat yang lain ingin Pancasila menjadi rumah kita bersama yang harus kita huni bersama kita nikmati bersama," katanya.
