JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pada kuartal I-2021 diperkirakan ekonomi Indonesia bisa masuk dalam zona positif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penanganan Covid-19 tahun depan, vaksinasi dan langkah-langkah protokol kesehatan menjadi sentimen utama ekonomi. Keberhasilan pengendalian virus corona akan menentukan arah rebound dan recovery ekonomi.
“Ekonomi kita bisa rebound dan recovery secara terus menerus, itu tentu tergantung dari penangann Covid-nya sendiri,” ujar Menkeu dalam acara Outlook I Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan, dan Reforma Agraria, Jumat (11/12).
Total target vaksinasi di Indonesia sebanyak 107 juta orang pada tahun 2020 hingga 2022. Dari angka tersebut sebanyak 32 juta orang masuk dalam skema vaksinasi program sedangkan 75 juta orang masuk dalam skema vaksinasi mandiri.
“Kita berharap dengan adanya vaksin dan langkah-langkah protokol kesehatan, maka kita tetap bisa mengendalikan Covid-nya. Dengan demikian kegiatan ekonomi sosial masyarakat bisa dinormalisir, dan itu berarti ekonomi mulai berjalan pulih,” ujar Menkeu.
Dari sisi fiskal, Menkeu mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2021 siap untuk mendukung ekonomi dalam negeri, termasuk penanganan kesehatan. Rp 2.750 triliun belanja negara diarahkan dalam tujuh langkah strategis.
Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 550 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Kedua, anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun dialokasikan untuk antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinasi, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketiga, perlindungan sosial sebesar Rp 408,8 triliun dengan prioritas antara lain program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, kartu sembako, dan penerima iuran bantuan (PBI) JKN.
Keempat, infrastruktur sebesar Rp 417,4 triliun dengan arah penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Kelima, ketahanan pangan sebesar Rp 99 triliun untuk meningkatkan produksi pangan, revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate.
Keenam, teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebesar Rp 26 triliun sebagai optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik.
Ketujuh, sektor pariwisata sebesar Rp 14,2 triliun untuk mendorong pembangunan dengan fokus lima kawasan super prioritas dan pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
