JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemindahan ibu kota telah lama berembus menjadi opini publik. Bahkan, wacana itu selalu dibangkitkan kembali di setiap rezim pemerintahan baru.
Pemindahan ibu kota di Indonesia pertama kali dihembuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Saat itu, Bung Karno mengimpikan Ibu Kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Setelah itu, mulai dari era Pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi, wacana yang sama kembali bergulir. Akan tetapi, selalu muncul tenggelam dan tidak pernah terealisasi. Sehingga memunculkan spekulasi bahwaisu pemindahan ibu kota hanya isu politik.
Benarkah Isu pemindahan ibu kota murni politis?
Budayawan Betawi, Ridwan Saidi mengatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago sebagai orang yang menghidupkan kembali wacana pemindahan ibu kota Indonesia. Menurutnya, hal itu diungkapkan Andrinof saat era pemerintahan SBY pada tahun 2008 dimana yang bersangkutan belum menjabat sebagai menteri.
"Dulu Andrinof menyampaikannya berapi-api. Jadi Ini murni politis," ungkapnya sambil mempertanyakan kesungguhan Menteri Andrinof Chaniago mengawal isu pemindahan ibu kota tersebut.
Kendati demikian, Ridwan tidak menyampaikan detail apa tujuan politis di balik isu itu. Ia hanya menyampaikan bahwa Menteri Andrinof saat belum menunjukkan progress langkah lanjutan dari wacana yang pernah digagasnya.
Staf Khusus Bappenas Sonny Harry mengakui lembaganya yang dipimpin Andrinof Chaniago belum melakukan kajian mendalam untuk menindaklanjuti pemindahan ibukota. Bahkan Harry mengakui pihaknya belum tahu kota mana yang mesti menjadi alternatif pengganti ibu kota apabila dipindahkan dari Jakarta.
"Kami sendiri di Bappenas kalau terkait kajian ibu kota pindah belum secara mendalam, hanya baru rencana. Tapi yang paling penting, gagasan ini udah lama. Pertanyaannya pindah ibu kota apa pindah pusat pemerintahan saja. Apakah seluruhnya? Nah itu wacana pertama. Kalaupun pindah, kemana?" ungkapnya saat mengawali pandangannya di acara diskusi tersebut.
Sementara itu, Sekjend DPD RI Sudarsono mengatakan sudah saatnya pemerintah lebih serius untuk merealisasikan pemindahan ibu kota. Ia mengharuskan dengan alasan Jakarta telah gagal menjadi ibu kota negara.
"Pembangunan di DKI tidak menampilkan sebagai ibu kota. Padahal sejak tahun 2000, anggarannya (DKI) sangat besar. Apalagi sekarang, jelas berlipat-lipat. Tapi itu tidak ada yang berarti. Sementara peningkatan jumlah penduduk luar biasa. Belum lagi masalah sampah, macet, air, kesehatan dan pendidikan," ungkapnya. (iy)
