JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung mengaku tak masalah apabila ‎Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)‎ memutus kontrak kerja sama pengelolaan tempat sampah di Bantar Gebang, Bekasi.

Namun, Douglas mengingatkan, pemutusan kontrak tidak bisa dilakukan tiba-tiba karena adanya perjanjian kerja sama selama ini.

"Belum pernah dipanggil berdiskusi, tiba-tiba mau diputus kontrak," kata Douglas saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/10/2015).‎‎

Menurutnya, PT Godang Tua Jaya sudah berinvestasi Rp 700 miliar dan kontrak mereka habis 15 tahun setelah 2018. Terlebih ada juga Instruksi Gubernur Nomor 114 Tahun 2015 yang intinya berisi pengkajian ulang kerja sama kedua belah pihak agar semakin menguntungkan keduanya.

"Jadi enggak gampang putus kontrak. Investasi ini juga berkaitan dengan teknologi, sosial, lingkungan, dan finansial," katanya.

Tidak hanya itu, menurut Douglas,‎ Pemprov DKI selama ini juga wanprestasi terkait jumlah sampah. Dalam perjanjian, jelas dia, hanya disebutkan 3.000 ton. Nyatanya, PT Godang Tua Jaya harus mengangkut 7.000 ton per hari ke Bantargebang.

Belum lagi, kata dia, berdasarkan perjanjian, volume sampah Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang harus menurun dalam beberapa tahap.

"Tahun 2008-2011 4.500 ton, 2012-2015 3.000 ton, 2016-2023 2.000 ton," katanya.
‎
Douglas menjelaskan, meski mendapat tipping fee dari sampah-sampah yang masuk, hal itu belum menutup biaya operasional yang harus dikeluarkan PT Godang Tua Jaya setiap hari.

"Kami sudah kerja keras 24 jam, tapi malah tidak dihargai," kata Douglas kecewa. (mnx)