JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Imbas Covid-19 yang melemahkan ekonomi hingga konflik di Laut China Selatan, dan beragam masalah bangsa lainnya, membuat pemerintah menghadapi tantang besar dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Berbagai tantangan itu membuat seluruh komponen bangsa tertekan dan lupa akan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai Pembukaan UUD 1945,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko di sela-sela acara Sosialisi Empat Pilar Kebangsaan di Sukoharjo pada Sabtu (20/3).

Menurut Singgih, di tengah badai pandemi segenap bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Terutama pemerintah, harus menjadikan Pembukaan UUD 1945 sebagai haluan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai haluan menyelenggarakan pemerintahan, Pembukaan UUD 1945 tak bisa diubah, karena terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Juga terdapat empat tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Di samping itu, pembukaan UUD 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. “Nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia sebab dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila,” kata Singgih.

Sementara, Pancasila sendiri merupakan kekayaan rohani, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang digali dari nilai-nilai luhur suku-suku bangsa di Indonesia. “Pancasila menjadi sumber jati diri, dasar falsafah, dan pandangan hidup bersama,” ulas Singgih.

Singgih kemudian menyitir Pancasila dalam pandangan Bung Karno, yang merupakan lima dasar berdirinya bangsa Indonesia agar kekal abadi.

“Artinya, bila bangsa ini ingin selamat menjalankan bahtera di tengah gelombang geopolitik dan geoekonomi, sebagaimana nasihat Bung Karno, kita harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila,” imbuh Singgih.

Singgih menekankan bahwa kesejahteraan yang diimpikan bangsa Indonesia, sesuai Pancasila, bukanlah kesejahteraan yang bersifat individual-kapitalisme. Namun kesejahteraan yang berkeadilan sosial, yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi arah yang jelas bagi bangsa ini,” papar Singgih yang juga pengurus DPP Golkar.

Singgih mengingatkan dengan gotong-royong tersebut, pandemi bisa dilalui bangsa Indonesia dengan selamat dan damai.

“Bukan dengan saling menyalahkan ketika terpuruk namun saling mendukung sesama rakyat dan pemerintah, sehingga derita yang diakibatkan oleh pandemi tersebut tidak makin memberatkan kehidupan masyarakat,” ujarnya.