JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gunardi Ridwan menilai Presiden Joko Widodo perlu meminta maaf kepada masyarakat terkait pengecatan ulang pesawat kepresidenan di tengah pandemi Covid-19. Diduga biaya pengecatan itu menghabiskan anggaran negara Rp2 miliar.

"Saya rasa presiden perlu memberikan konfirmasi dan permintaan maaf ke publik, agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan menjaga wibawa pemerintahan pusat," kata Gunardi kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Ia menilai wibawa pemerintahan Jokowi bisa berkurang lantaran selama ini pusat kerap menekan daerah untuk sensitif menggunakan anggaran di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Jika hal ini terjadi di level presiden, maka pemerintah pusat akan kekurangan wibawa ketika kerap mendorong kebijakan penghematan [anggaran di tengah pandemi] sampai level daerah," ujarnya.

Gunardi mempertanyakan apakah penggantian cat pesawat kepresidenan tersebut sangat mendesak atau bisa dilakukan di lain waktu. Bila tidak mendesak, maka penggantian cat tersebut dicap sebagai pemborosan anggaran.

Ia juga meminta agar pemerintah pusat bisa lebih sensitif terhadap kondisi pandemi di Indonesia saat ini.

"Saya juga tidak tahu seberapa sering presiden menggunakan pesawat atau heli kepresidenan. Jika jadwalnya menurun karena situasi pandemi, sebaiknya anggarannya dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan," ujar dia.

Selain itu, Gunardi juga menyentil pihak legislatif yang dinilai gagal melakukan kontrol terhadap program eksekutif. Hal itu terbukti dengan lolosnya cat ulang pesawat kepresidenan yang baru diketahui publik saat ini.

Pengecatan ulang pesawat kepresidenan terkuak ke publik setelah ramai unggahan dari pakar penerbangan Alvin Lie. Dia membeberkan pesawat kepresidenan dicat ulang dengan warna merah putih.

Sumber di Istana menyebut biaya cat ulang pesawat presiden atau Pesawat BBJ 2 sekitar Rp2 miliar. Namun Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menampik cat ulang pesawat tersebut sebagai bentuk foya-foya anggaran.

Heru menyampaikan pengecatan pesawat kepresidenan sudah direncanakan dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020. Namun, kegiatan itu urung langsung dilakukan karena pesawat itu belum memasuki waktu perawatan rutin.