JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukanlah murni agenda rakyat. Ia meyakini amendemen UUD 1945 yang tengah diwacanakan MPR saat ini merupakan agenda elite politik.

"Tapi mereka selalu menjual atas nama rakyat, kondisi model begini lagi sulit-sulitnya bertahan hidup dari kelaparan, bagaimana ceritanya rakyat mau amendemen? Urgensinya nggak jelas," kata Pangi kepada wartawan, Kamis (19/8).

Menurut Pangi, amendemen UUD 1945 sangat rawan ditunggangi para kekuatan oligarki yang berpotensi menyelundupkan pasal-pasal untuk kepentingan melindungi kepentingan kelompok dan golongan mereka.

Sementara rakyat hanya menjadi jargon, korban dan penonton kegilaan kaum oligarki menjaga eksistensi dan kepentingan bisnisnya via amandemen tersebut

"Amandemen ini hanya akal akalan, walaupun kita paham bahwa MPR ingin kembali pertanggungjawaban presiden ke MPR diterima atau ditolak, kalau rakyat selama ini pada periode kedua memang ngak ada pertanggungjawaban presiden, maka periode kedua rata-rata kinerja presiden dan eksekutif menurun. Periode pertama pertanggungjawaban apabila dipilih kembali sama rakyat," ujarnya.

Karena itu Pangi memandang momentum amandemen UUD 1945 saat ini dinilai tidak tepat. Di tengah pandemi saat ini menurutnya rakyat tidak butuh amandemen.

Selain itu Pangi juga menganggap bahwa amandemen merupakan kotak pandora yang liar, apakah kembali ke Undang-Undang Dasar awal dulu sebelum amandemen, ataukah amandemen terbatas hanya memasukkan PPHN. Dirinya mencurigai memasukkan PPHN melalui amandemen hanya gimmick dan lipservice saja.

"Nanti di tengah jalan ketika kotak pandora amandemen dibuka, potensial dan punya kans mereka akan memuluskan langkah agenda desain untuk memenangkan penambahan masa jabatan presiden 3 periode, sebab para cukong, bandar dan oligarki sangat nyaman dengan suasana di era Jokowi," ungkapnya.