JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Papua dr Donald Aronggear menyatakan sembilan tenaga kesehatan (nakes) korban kekerasan di Puskesmas Kiwirok sedang menjalani pemulihan trauma.
Ia mengatakan nakes tersebut adalah Restu Pamanggi, Marselinus Ola Attanila, Manuel Abi, Martinus Deni Satya, Lukas Luji, Patra, Siti Khodijah, Katrianti Tandila, dan Christina Sampetonapa. Mereka bertugas di Puskesmas Distrik Kiwirok.
"Sudah dievakuasi ke Jayapura dan semuanya saat ini sedang dalam penanganan medis dan psikis untuk trauma yang dialami," katanya melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad.
Kondisi Restu Pamanggi yang mengalami fraktur di bagian tangan sudah dioperasi dan sedang dalam proses pemulihan secara medis seraya menjalani pemeriksaan psikis untuk pemulihan secara mental.
Sedangkan jenazah suster Gabriela Meilani yang wafat dalam peristiwa penyerangan tersebut, kata Donald, sudah dievakuasi dari jurang dan ditempatkan di lokasi perlindungan terdekat di Kiwirok.
"Proses evakuasi jenazah oleh helikopter TNI terkendala oleh cuaca yang kurang baik serta adanya penembakan," katanya.
Ia mengatakan seluruh pelayanan kesehatan di wilayah Kiwirok, Oksibil, dan Pegunungan Bintang saat ini dihentikan sementara karena situasi yang belum sepenuhnya terkendali.
"Pelayanan kesehatan dihentikan seraya menunggu jaminan keamanan dari pemerintah untuk para tenaga kesehatan yang bertugas," katanya.
IDI Papua, kata dia, telah mengirimkan surat pada Gubernur Papua untuk meminta jaminan keamanan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan.
“Kami meminta pada seluruh pihak untuk memberikan privasi bagi para tenaga kesehatan yang menjadi korban penyerangan tersebut karena masih mengalami trauma,” katanya.
IDI Papua juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari TNI-Polri di Papua yang telah membantu mengevakuasi hingga menyediakan fasilitas transportasi bagi para korban.
“Kami berharap agar segera ada jawaban dari pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan masalah ini, supaya aktivitas melayani masyarakat terutama di wilayah pedalaman bisa segera dilanjutkan dan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan segera bisa ditangani,” demikian Donald Aronggear.