JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengaku pesimis upaya peningkatan kesejahteraan petani dan kemandirian gula konsumsi bisa tercapai dengan hanya mengandalkan skema pembentukan pabrik gula milik BUMN ke dalam PT Sinergi Gula Nasional.
Pasalnya, jika dilihat paparan dari pihak PTPN terkait upaya kemandirian gula konsumsi dan peningkatan kesejahteraan petani sangat tidak realistis.
Padahal, kata dia, tujuan utama pembentukan holding itu adalah mewujudkan kemandirian gula konsumsi, mengurangi impor gula, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga jual ritel.
"Dari paparan mereka (PTPN) tidak nampak langkah-langkah pembentukan PT Sinergi Gula Nasional (Sugar co) bisa mencapai sasaran tersebut. Soal kesejahteraan petani misalnya sama sekali tidak ada konsep yang jelas padahal untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah menaikkan produktifitas petani, ini yang tidak ada dalam paparan mereka," tandas Politikus PDIP itu kepada wartawan usai mengikuti RDP dengan PTPN, Senin (20/09/2021).
"Jadi korelasi antar pembentukan PT SGN dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi impor masih sangat rendah alias tidak nyambung," tambahnya.
Ditambah lagi dengan skema pembentukan PT SGN melalui langkah spin off aset pabrik gula serta hutang ke PT SGN nantinya. Selanjutnya pencarian mitra-mitra strategis dan pelepasan saham milik PT PTPN gula.
"Jelas ini langkah gegabah dan kurang perhitungan yang matang," tegas Bendahara Megawati Institute itu.
Yang jelas, kata dia, PDIP tidak melihat pembentukan PT SGN akan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi impor gula.
"Jangan sampai pembentukan PT SGN hanya meningkatkan kesejahteraan para pemburu rente," sindirnya.
Darmadi juga menyoroti soal solusi yang ditawarkan PTPN dengan membentuk PT SGN nantinya melalui skema pelepasan saham (IPO) untuk investor 49% dan PTPN III 51%.
Menurutnya, skema ini justru mengandung resiko cukup besar di kemudian hari.
"Apalagi PT SGN nanti dimiliki oleh investor yang sahamnya cukup besar 49% walaupun bukan saham mayoritas tapi sudah bisa menempatkan direksi dan komisaris akan membuat sasaran tersebut (kemandirian gula konsumsi) semakin jauh untuk dicapai, karena orientasi tujuan antara investor berbeda dengan PTPN gula. Nanti 49% bisa-bisa dimiliki investor asing tapi sasaran tidak tercapai sehingga asset PTPN nanti bisa-bisa 100% akhirnya akan dikuasai oleh asing jika tidak hati-hati dalam pengelolaan perusahaan," tandasnya.
Darmadi menjelaskan, guna mewujudkan pembentukan PT SGN setidaknya dibutuhkan dana 23T untuk membangun 5 Pabrik Gula baru dan merevitalisasi satu PG existing.
Sebab menurutnya, bagi investor dengan penguasaan 49% juga butuh dana yang besar sehingga orientasi investor pasti akan berbeda dengan orientasi PTPN.
"Menyatukan orientasi yang berbeda-beda juga tidak mudah.
Sehingga paparan tadi masih diragukan mengenai peta jalan menuju 2030 dimana akan tercapai 283.000 ha, produktifitas tebu 93 ton dan rendemen 11.1% dan BPP 8200/kg GKP. Sasaran tersebut sepertinya hanya mimpi indah saja. Sasaran angka ini agak terlalu bombastis dan perlu pendalaman lebih jauh terutama menyingkap apakah ada agenda tersembunyi dibalik pembentukan pt sinergi gula nasional tersebut," tandas Legislator dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu.
Diketahui, jajaran Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Dirut PT. Perkebunan Nusantara II, Dirut PT. Perkebunan Nusantara VII, Dirut PT. Perkebunan Nusantara IX, Dirut PT. Perkebunan Nusantara X, Dirut PT. Perkebunan Nusantara XI, Dirut PT. Perkebunan Nusantara XII, Dirut PT. Perkebunan Nusantara XIV, Senin (20/09/2021).
RDP antara Komisi VI DPR RI dengan PTPN tersebut membahas terkait Progres Pembentukan Holding Pabrik Gula (SugarCo) Progres transformasi bisnis holding perkebunan nusantara.
