JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Beredar laporan dari media-media massa Israel bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken dikabarkan mengangkat wacana normalisasi hubungan Israel dan Indonesia pada saat mengunjungi Jakarta pada 13-14 Desember lalu.

Menanggpi pemberitaan tersebut Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyampaikan harapan dan sekaligus dukungannya terhadap Pemerintah Indonesia yang terus konsisten mendukung pembebasan Palestina dari penjajahan Israel.

"Kami mengapresiasi sikap konsisten pemerintah Indonesia selama ini, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyampaikan suasana hati dan perasaan rakyat Indonesia untuk terus mendukung Palestina merdeka dan harapan kami agar Pemerintah RI tidak akan membangun hubungan diplomatik apapun dengan Israel dalam pertemuan dengan Menlu AS, Anthony Blinken,” tandas Anggota Komisi I DPR RI itu kepada wartawan, Jumat (23/12/2021).

Sukamta juga memahami bahwa tawaran normalisasi tentu dengan iming-iming menggiurkan. Maka tidak mengherankan banyak negara yang dahulu tidak membangun hubungan diplomatik dengan Israel kemudian berubah sikap, luluh dengan beragam tawaran Israel dan Amerika Serikat.

“Kami tahu, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki posisi sangat strategis dan akan memberikan dampak signifikan bagi Israel jika bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tentu godaan normalisasi dengan Israel ini luar biasa. Sejak zaman presiden Donald Trump tawaran turut serta dalam Kesepakatan Abraham banyak negara telah beralih sikap. Namun, kita harus ingat bahwa urusan normalisasi dengan Israel ini lebih dari urusan ekonomi tapi urusan hutang sejarah, amanat konstitusi dan pesan Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno," tegasnya.

Sukamta menjelaskan bahwa dukungan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

“ Indonesia punya hutang sejarah, Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang Mufti Palestina, Muhammad Amin Al Husaini. Dukungan Palestina ini menggerakan negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Terakhir, Bung Karno berpesan bahwa "Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," paparnya.

Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam FPKS DPR RI ini dalam penutup pesan tertulisnya memperkuat kembali pesannya bahwa beragam alasan mendasar itulah yang harus terus bangsa Indonesia ingat dan berusaha perjuangkan demi kemerdekaan Palestina.

Sebagai informasi, Amerika Serikat sejak pemerintahan Donald Trumps menggulirkan sebuah perjanjian yang disebut Kesepakatan Abraham. Kesepakatan Abraham adalah perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara Israel dan beberapa negara mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab Bahrain, Yordania dan Mesir Sudan, dan Maroko.