Berita
Oleh Bachtiar pada hari Selasa, 22 Mar 2022 - 22:12:36 WIB
Bagikan Berita ini :

MenkoPerekonomian dan Menperin Serius Benahi Sengkarut Tata Kelola Migor

tscom_news_photo_1647961956.jpg
Mukhtarudin Anggota komisi VII DPR RI dari fraksi partai Golkar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi partai Golkar, Mukhtarudin mengaku tidak sependapat jika persoalan kelangkaan minyak goreng diakibatkan tidak maksimalnya kinerja Kementerian Koordinator Perekonomian (KemenkoPerekonomian) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Justru menurutnya, dua kementerian tersebut sangat serius dalam menyelesaikan kisruh minyak goreng ini.

"Saya kira terlalu digeneralisir dan terlalu parsial jika persoalan minyak goreng ditimpakan kepada Menko perekonomian dan Menperin. Mestinya kebijakan soal minyak goreng ini dilihat secara komprehensif," tandas Politikus Golkar itu kepada wartawan, Selasa (22/03/2022).

Mukhtarudin menjelaskan, dengan terbitnya Permenperin 8 Tahun 2022, dua kementerian ini justru berusaha keras membantu menyelesaikan benang kusut tata kelola dan tata niaga minyak goreng.

“Kebijakan ini sangat pro rakyat dan patut diapresiasi, ini menandakan kehadiran negara menyikapi permasalahan yang dialami masyarakat saat ini," tandas Mukhtarudin.

"Pemerintah menyadari bahwa sektor hulu mesti diberikan ruang untuk ikut menyelesaikan persoalan migor ini, itulah makanya kenapa Kemenperin ikut dilibatkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Mukhtarudin mengungkapkan, sejumlah terobosan pun dibuat Kemenperin ketika diberikan tugas oleh Kemenko perekonomian untuk menyelesaikan kelangkaan minyak goreng ini.

"Salah satunya Menperin membuat kebijakan tentang Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri, dan menggunakan aplikasi Simirah (sistem informasi minyak goreng curah). Dengan aplikasi ini Menperin berusaha keras memantau tata kelola migor mulai dari bahan baku, produksi dan distribusi migor agar tersalurkan dengan baik. Jadi saya kira tidak relevan jika dikatakan kinerja Menko perekonomian dan Menperin kurang maksimal," tandasnya.

Berbicara kelangkaan migor, Mukhtarudin mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut termasuk salah satunya adalah adanya upaya penyelundupan oleh oknum produsen maupun perusahaan.

Menurutnya, aksi penyelundupan bisa terditeksi dengan diterapkannya kebijakan tata kelola minyak goreng berbasis industri yang diperkuat dengan penggunaan teknologi digital SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) dalam pengelolaan dan pengawasannya.

"Karena dengan menggunakan aplikasi SIMIRAH ini, maka bisa termonitor dengan baik dan real time mulai dari proses produksi dan distribusinya sampai ke tingkat pengecer," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mempertanyakan kinerja Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita terkait persoalan kelangkaan migor.

tag: #minyak-goreng  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Lestari Moerdijat: Dorong Peningkatan Kemampuan Dosen

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dorong pengembangan kemampuan dosen untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga membentuk karakter, dan memperkuat ...
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...