JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi dan bersubsidi. Ihwal ini DPP Partai Demokrat menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan ini. Bahkan Pemerintah tak memperhatikan aspirasi masyarakat.
Menurut Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya, Presiden Jokowi telah mengikis harapan rakyat agar BBM subsidi tidak dinaikkan. Masyarakat mayoritas tidak menginginkan kebijakan tersebut.
“Kami menyesalkan atas kebijakan tersebut, rakyat yang sudah terbebani, kini lebih terbebani lagi. Presiden telah melakukan kebijakan yang tak pro terhadap aspirasi rakyat agar BBM tak dinaikkan,” ujar Sigit kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022)
Sigit menegaskan, Partai Demokrat tetap pada garis terdepan menolak kenaikan harga BBM subsidi ini. Sebab, banyak kader Demokrat turun ke masyarakat menyampaikan apa menjadi beban selama ini, apalagi BBM subsidi dinaikkan.
“Saya salah seorang kader yang turun ke masyarakat mendengar apa menjadi aspirasi keluhan khususnya ekonomi, apalagi hari ini BBM naik, keadaan masyarakat bertambah sulit,” ujar pria yang digadang menjalan bakal calon anggota DPR RI dapil Jawa Barat VI Bekasi-Depok ini.
Sigit menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut dirasa tak masuk akal. Padahal jelas harga minta dunia turun dalam waktu ini.
“pemerintah hanya bisa membebani masyarakat,” demikian Sigit.
Seperti diberitakan sebelumnya, Harga BBM subsidi hingga nonsubsidi dipastikan naik hari ini. Pemerintah mengumumkan harga baru BBM ini berlaku mulai pukul 14.30 WIB.
Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.
Kenaikan harga BBM ini mempertimbangkan naiknya harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi yang terus meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi dalam Perpres 98 Tahun 2022 sudah naik tiga kali lipat dalam bentuk subsidi BBM dan LPG, yang tadinya Rp 77,5 triliun menjadi Rp 149,4 triliun.
