Oleh M.Hatta Taliwang, Aktivis pada hari Rabu, 15 Mar 2023 - 12:15:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Negara Dikelola Seperti Panti Asuhan, Rakyat Dininabobokan dengan Recehan

tscom_news_photo_1678857319.jpg
Hatta Taliwang (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dari seorang teman saya mendapat data tentang bagaimana Program Perlindungan Sosial dilakukan di Indonesia baik sebelum, saat Covid, mapun sesudahnya. Data didapat dari hasil kajian/ penelitian SAVE THE CHILDREN INDONESIA.Dari data inilah saya agak terperangah, bagaimana pembangunan manusia Indonesia dilakukan.

Sebelumnya saya sajikan secara umum program program sosial apa sajakah yg dilakukan beberapa Kementrian dan Instansi di Indonesia.

1. Ada Family Hope Program( Program Keluarga Harapan) yg dikenal sebagai PKH dibawah Kemsos
2. Ada Sembako Food Voucher( Voucher Sembako) dibawah Kemsos
3. Electricity Subsidy( Subsidi Listrik). Dibawah Kem ESDM
4. Smart Indonesia Program( Program Indonesia Pintar). Dibawah Kemdikbud.
5. Pembebasan Bayar Layanan Kesehatan. Dibawah BPJS/ Kemkes.
6. Village Funds Unconditional Cash (Dana Desa). Dibawah Kem Des.
7.Pre Employment ( Prakerja). Dibawah Menko Perekonomian.
8. Food Assistance ( Bantuan Makanan) khusus wilayah DKI dan Botabek. Dibawah Kemsos.
9. Rice Assistance( Bantuan Beras). Dibawah Kemsos.
10. Additional Social Cash Assistance.( Dana Pendampingan). Dibawah Kemsos.
11.Productive Assistanve ( Dana Pendampingan UMKM) . Dibawah Kemenkop.
912. Wage Subsidy Assistance for Workers( Bantuan Subsidi Gaji untuk Pekerja) .Dibawah Kemanaker.

Program mirip demikian juga ada di Jawa Timur ( Gresik,Pasuruan, Sidoarjo). NTB ( Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dll.

Tapi yang lbh rinci adalah DKI Jakarta sbb :
1. Kartu Jakarta Pintar( KJP)
2. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
3. Bantuan Masuk Sekolah ( Bantuan Masuk Sekolah)
4. Kartu Lansia Jakarta( KLJ)
5. Kartu Anak Jakarta(KAJ)
6. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta ( KPDJ)
7.Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta ( KPARJ)
8. Jaminan Sosial Kesehatan( Jamsoskes)
9. Subsidi Pangan
10. Subsidi Air Bersih
11. Subsidi Tangki Septik
12. Subsidi Rusunawa
13.Subsidi Transportasi.

Semua dana, bantuan, subsidi dll tsb nilainya untuk seorang atau keluarga bisa ratusan ribu. Ada yang bulanan, ada triwulan. Untuk mendalami tiap tiap program tsb lbh rinci bisa googling.

Secara kasar nilai seluruh program tsb setahun lebih kurang Rp100 trilyun dan menjangkau puluhan juta penduduk dan melibatkan sekitar 10 Kementrian.

Program ini bisa menjelaskan beberapa hal

1. Itu sebabnya rakyat dibawah tenang tak bergejolak meskipun ekonomi sedang sulit. Rakyat Indonesia yang berjiwa tahu diri pasti merasa kebijakan demikian membuatnya ewuh pakewuh utk melakukan kritik terhadap Pemerintah. Dampak psikologisnya rakyat menjadi hilang jiwa kritisnya untuk perubahan, utk kebaikan dan perbaikan nasibnya yg lbh substantif.

2. Ditingkat grassroot Pemerintah dianggap baik dlm soal mengurus kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sehingga program ini bisa ditafsirkan sebagai program melanggengkan rezim karena sangat populis dan cocok utk sistem Pilpres/ Pilkada langsung karena langsung menyentuh mayoritas pemilih. Namun sisi negatifnya Pemerintah hanya dikesankan cuma merawat orang miskin dan kemiskinan.

Aparat birokrasi merasa punya kesibukan namun hilang kreativitasnya karena hanya berlaku sebagai orang yang sedang mengurus Panti Asuhan. Padahal masalah kemiskinan ini adalah masalah struktural yg tak cukup diatasi dg cara philantropis.

3.Timbul pertanyaan dari mana sumber dana semua program program perlindungan sosial itu? Kalau untuk Jakarta saya percaya karena penerimaan( APBD)Jakarta cukup besar,cuma toh sekitar 2,5 T dari APBD Jkarta yg sekitar 100 T, tapi kalau untuk nasional mungkinkah dari dana pinjaman?

Kalau dari dana pinjaman maka boleh dong kita berpikir bahwa ini dana untuk meninabobokan rakyat Indonesia agar tidak memberontak atas proyek proyek kapitalis yg merampok ribuan trilyun kekayaan negara Indonesia. Bisa ditafsirkan bahwa dana pengaman sosial ini adalah sogokan recehan ke rakyat Indonesia. Adalah sedekah remah remah dari hasil exploitasi Sumber Daya Alam Indonesia.

4. Disamping itu timbul pertanyaan apakah mengelola negara dengan cara philantropis( berdasarkan kedermawanan) ini sesuai dengan maksud utk membangun kesejahteraan rakyat sesuai tujuan kemerdekaan? Dimana rakyat ditempatkan seolah yatim piatu di Panti Asuhan yang harus disantuni terus menerus? Karena dengan perlakuan begini jiwa dan mental rakyat menjadi tergantung, kurang inisiatif untuk melakukan terobosan utk berani melakukan perubahan cara hidup yang lebih baik dan bermartabat dengan menjadi manusia mandiri?

Memperlakukan rakyat dengan cara seperti ini, kecuali dlm keadaan darurat sekali, dan utk kasus tertentu memberi subsidi, bisa dimaklumi. Memperlakukan rakyat dg cara begini bisa dimaklumi jika negara ini sangat miskin dan tak punya Sumber Daya Alam sehingga negara tak mampu memberi hak hak rakyatnya secara terhormat.

Padahal dalam kenyataannya dlm kondisi Covid itu justru ada pejabat dan konglomerat yg bertambah kaya. Dan kenyataannya Indonesia ini kaya SDA bukan negara kere.

Dlm keadaan normal rakyat itu harus diberi hak sepantasnya. Apa itu ?

Kalau mau mengangkat derajat dan martabat rakyat dalam bidang pendidikan, maka gratiskan lah biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Kalau mau meningkatkan derajat rakyat dlm bidang kesehatan maka gratiskanlah biaya kesehatan tanpa harus pungut premi apapapun dari rakyat. Kalau mau menolong rakyat dlm bidang lapangan kerja maka bukalah lapangan kerja utk rakyatmu bukan untuk rakyat Tiongkok.

Kalau mau memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLISI dan Purnawirawan serta Pensiunan lakukan dg sistem yang membuat mereka merasa dihargai yang pantas sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok hidupnya.

Kalau mau menolong petani maka hentikan impor impor pangan yang bikin frustrasi rakyat tetapi binalah petani petani rakyatmu dg segala kesungguhan. Ahli ahli utk hal itu semua ada di Indonesia. Mereka hanya kurang diberdayakan.

Pasti muncul pertanyaan dari mana biaya untuk gratiskan pendidikan dan kesehatan dan memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLRI , Purnawirawan dan Pensiunan?.

Lha itu pajak pajak rakyat yang ditilep oleh Mafia Pajak diatasi dong. Mafia tambang, mafia sawit dan minyak goreng dikendalikan dong. Itu semua menyangkut pendapatan negara ribuan trilyun. Itu bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan umumnya bila SDA Indonesia diurus dg sungguh sungguh.

Wong hasilnya terbukti bisa ribuan trilyun uang dari tambang emas, nikel, batubara, sawit dll, namun hanya segelintir konglomerat dan segelintir pejabat yang menikmati dan itupun dananya ditaruh diluar negeri. Belum lagi korupsi di hampir semua Institusi Negara menyangkut dana ratusan trilunan, kalau di berantas serius tentu bisa untuk dana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll sehingga tak perlu memperlakukan rakyat seperti yatim piatu yang dibelas kasihani, diberi bantuan dengan cara melempar dari dalam mobil.

Apa negara ini hanya diabdikan untuksegelintir konglomerat dan secuil pejabat? Bantu dong rakyatmu dengancara terhormat denganmemberi hak mereka secara bermartabat. MHT

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Opini

Wawasan Yusril Sempit Untuk Bisa Membedakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum, atau Ahli Nujum

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Jumat, 12 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024 (bukan April Mop), saya hadir di Mahkamah Konstitusi dalam kapasitas sebagai Ahli Ekonomi, terkait sengketa Perselihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya ...
Opini

'Kutukan' Keberlimpahan Tambang Indonesia

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kutukan sumber daya alam itu memang ada dan nyata. Paradoks antara keberlimpahan sumbar daya alam (SDA) Indonesia -- terutama sumber daya yang tidak terbarukan, seperti ...