Oleh Ariady Achmad (Politisi Senior Partai Golkar, Mantan Anggota DPR RI dan Sahabat Dekat Gus Dur pada hari Rabu, 16 Okt 2024 - 05:34:44 WIB
Bagikan Berita ini :

Natalius Pigai, Andalan Kabinet Prabowo

tscom_news_photo_1729031684.jpg
(Sumber foto : Istimewa)

Aktivis sekaligus pegiat HAM, Natalius Pigai, menjadi calon kuat salah satu Menteri Kabinet Prabowo. Termasuk dalam gelombang pertama audisi atau tokoh yang dipanggil ke jalan Kertanegara, Jakarta, Pigai besar kemungkinan akan menjadi andalan Prabowo menjalankan pemerintahan, terutama dalam menangani isu HAM.

Selain krusial, isu HAM tergolong sensitif. Bahkan isu HAM menjadi "gorengan" yang selalu berulang ditembakan kepada Prabowo, terutama saat kontestasi Pilpres. Meski sudah ditebus dengan mahal oleh Prabowo, hal ini tidak lepas dari rekam jejak perjalanan karirnya saat menjadi salah satu rising star dilingkungan militer era Order Baru.

Isu HAM kini juga menjadi arus utama strategi pembangunan yakni memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Strategi pembangunan yang berbasis HAM menjadi semacam mandatory karena dipercayai dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

Untuk itu semua Prabowo tampaknya akan memilih Pigai sebagai andalan menangani isu HAM dalam pemerintahannya. Langkah yang nyaris tidak terbaca publik. Bisa jadi banyak pula yang tidak menduga. Bahkan mungkin banyak yang underestimate mengingat Pigai tergolong masih kalah moncer dibandingkan para pendekar HAM yang selama ini banyak dikenal di Indonesia.

Namun Prabowo dengan cerdik menjatuhkan pilihan pada Pigai. Bukan saja untuk memastikan kebijakan tentang dan penanganan HAM terlaksana dengan baik, namun sekaligus menghadapi tembakan dan gorengan isu HAM. Pilihan yang bukan asal comot namun dengan pertimbangan matang, sebab Prabowo tergolong intensif dan mendalam mengenai dan berdiskusi tentang HAM dengan Pigai.

Pigai yang merupakan representasi masyarakat Indonesia Timur, khususnya Papua, akan menjadi "wajah" Prabowo saat menghadapi isu HAM. Bukan hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Tentu akan memberikan nilai plus jika pada saatnya nanti Pigai mewakili pemerintah berbicara dan menjelaskan penanganan isu HAM Indonesia di forum internasional, seperti di sidang-sidang PBB atau lainnya.

Pernah merasakan sebagai tukang parkir, Pigai adalah khas orang Papua yang mengenyam kuliah di Yogyakarta yaitu santun namun tetap keras dan ulet. Malang melintang dilangit aktivis Ibukota, konsultan, pengelola yayasan masyarakat adat hingga Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja serta menjadi salah satu Komisioner Komnas HAM. Modal yang cukup untuk mendampingi Prabowo sebagai Presiden RI ke 8.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Opini

Libur Nataru 2024-2025: Momentum Kebersamaan dan Tantangan Mobilitas Nasional

Oleh Muchlis Ali
pada hari Jumat, 20 Des 2024
Jakarta – Libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) diperkirakan akan melibatkan lebih dari 110 juta orang yang melakukan perjalanan mudik dan liburan. Mobilitas besar-besaran ini ...
Opini

Program 3 Juta Rumah Prabowo: Ambisi atau Realita?

20 Desember 2024 | 17.14 WIB Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program besar berupa pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang disebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi krisis perumahan ...